Laporan Keuangan Pemkab Luwu Raih WTP, Syukur Bijak Bilang Begini

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, BELOPA– Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak selaku Pemerintah Kabupaten Luwu, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Rahimullah, menerima penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (LKPD-WTP) yang diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di aula Lt.lll Gedung Balai Diklat Keuangan Makassar, Selasa, 29 Oktober 2019.

Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak mengatakan, ia bersama Bupati Luwu Basmin Mattayang akan senantiasa berkomitmen meningkatkan tata kelola kualitas APBD ke depanya. “Bagi kami ini adalah kado BPK yang kedua kalinya di era pemerintahaan kami. Ini membuktikan kinerja teman-teman OPD terkait soal akuntabilitas keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Syukur Bijak.

Pemberian penghargaan tersebut dirangkaikan kegiatan Seminar ” Peranan APBN Terhadap Pembangunan Daerah ” yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel dalam rangka memperingati Hari Oeang Rl (HORI) ke-73 tahun 2019

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Anugrah Komara dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan implementasi tupoksi instansi vertikal, terhadap keuangan di daerah khususnya di Provinsi Sulsel.

“Kita harapkan APBN dapat dijabarkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Sulsel,” kata Anugrah Komala.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebagai keynote speaker pada seminar tersebut mengatakan,
sangat diharapkan mengeluarkan rekomendasi pola kolaborasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah antara Pemprov dan daerah serta antar daerah, sehingga proses pembangunan bisa dioptimalkan.

“Pemanfaatan APBD di Kabupaten/Kota harus berinovasi. Mari kita perbaiki sistem kolaborasi antara Pemprov dan Pemda dalam kaitan pemanfaatan APBD, ” ungkap Nurdin

Nurdin mengatakan, kegiatan fisik pada APBD 2020 sangat diharapkan harus berbasis perencanaan dan data, dengan azas kebutuhan bukan karena faktor keinginan.

Hal ini harus menjadi perhatian bupati dan wakil bupati agar penggunaan DAK bisa disempurnakan di tahun 2020. “Saya sangat berharap kabupaten/kota percepatlah bahas APBD 2020 dan harus skala prioritas,” Kata Nurdin. (shd/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...