Sikapi Sengketa Pulau Kayangan, Pemkot Siap Gugat PT PPN

Selasa, 29 Oktober 2019 22:04

Pulau Khayangan tampak dari Makassar. (Foto: Nurhadi Sasu/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tidak ingin mendiamkan lagi kasus Pulau Kayangan. PT Putra Putra Nusantara (PT PPN) selaku pengelola dinilai tidak menunjukkan itikad baik.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, menyatakan, terkait kasus Pulau Kayangan pihaknya telah menyerahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Hasil dari Kejari akan menjadi acuan dalam mengambil langkah selanjutnya.

“Pemkot masih sementara menunggu laporan dari Kejari. Kan, kita sudah serahkan SKK, jadi kita percayakan untuk melakukan kajian,” tutur Iqbal.

Ditanya terkait sikap dari PT PPN yang malah menyalahkan Pemkot dalam kasus Pulau Kayangan, ia menyatakan itu sudah termasuk menunjukkan itikad tidak baik. Selanjutnya, Iqbal mengaku akan membuka peluang untuk melakukan gugatan mencabut kontrak.

“Kalau sudah ada petunjuk (dari Kejari) bisa digugat, maka akan kami gugat,” tegasnya.

Naskah kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan PT Putera-Putera Nusantara tentang kontrak penggunaan usaha Pulau Kayangan nomor 556.1/023/S.PERTA/DIPARDA dan nomor 27/PPN-KPPK/X/03 pembayaran kerja sama dimulai 23 Desember 2003 hingga 23 Desember 2027.

Di mana, tahun pertama PT PPN diwajibkan membayar sebesar Rp120 juta. Namun tanggungjawab tersebut dibayarkan sampai tahun 2004. Sehingga, pembayaran 2005 sampai 2014 terhenti dengan akumulasi pembayaran Rp2,4 miliar yang kemudian dijadikan sebagai kerugian negara oleh BPK. (abd)

Bagikan berita ini:
7
5
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar