Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Tunggu Presiden Saja

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md didesak untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar menganulir UU KPK hasil revisi. Menurutnya, publik harus bersabar menunggu sikap dari Presiden Jokowi.

“Kan sebelum saya jadi menteri, soal Perppu KPK itu sudah sampai semua ke Presiden. Tunggu Presiden saja,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (28/10) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, dirinya sudah membicarakan soal pelemahan terhadap UU KPK hasil revisi. Namun terkait penerbitan Perppu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Semua sikap saya, pandangan saya soal Perppu KPK itu, dan pandangan masyarakat, sudah disampaikan ke Presiden semua,” ucap Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan tidak ikut campur soal penerbitan Perppu kepada Presiden. Menurutnya, bukan haknya untuk dapat menerbitkan Perppu.

“Ya tunggu tanda tangan apa? Itu Presiden apakah akan mengeluarkan apa tidak, itu kan sepenuhnya wewenang Presiden. Semua masukan sudah disampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap dalam waktu 100 hari setelah menjabat Menkopolhukam, Mahfud Md dapat mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. ICW meminta Mahfud mundur jika dalam batas waktu itu Perppu belum juga terbit.

“Jika 100 hari tidak ada regulasi yang benar atau yang baik dipandang masyarakat untuk segera meredakan beberapa demonstrasi terkait pelemahan KPK, seharusnya Prof Mahfud jika tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar


Comment

Loading...