UMP Mengacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ini Kata Ketua Apindo Sulsel La Tunreng

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat yang dipimpin Kadis Tenaga Kerja Sulawesi Selatan, Agustinus Appang, 24-25 Oktober lalu. Dihadiri seluruh anggota dewan pengupahan, unsur pengusaha (Apindo ) dan serikat pekerja.

Ketua DPP APINDO Sulsel, La Tunreng dalam kesempatan ini menyampaiakan tentang penetapan UMP, sesuai PP 78 tahun 2015, dimana penetapan UMP mengacu pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan tingkat inflasi dan PDB nasional, dengan merujuk surat edaran menteri tenaga kerja, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional 8,51 persen.

"Dari sisi pengusaha, sebenarnya hal ini sangat memberatkan, melihat kondisi ekonomi yang masih berat, pengusaha tentunya mengalami perubahan struktur reorganisasi perusahaan, mengingat akan ada tambahan biaya upah yang sangat tinggi," kata La Tunreng.

Sesuai dengan aturan PP 78 Tahun 2015, jika dikalkulasikan akan ada penambahan sekitar 8.51 persen atau sekitar Rp242.418. "Itu artinya jika perusahaan yang punya karyawan 500 orang, harus menambah biaya Rp120 juta tiap bulan hanya untuk pembayaran upah saja, jadi dalam satu tahun kurang lebih Rp1.5 miliar," urai La Tunreng.

Ditambah biaya beban BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, belum lagi pajak dan lain-lain.
Jika ini diberlakukam secara merata akan banyak perusahaan yg melalukan pengurangan karyawan.

"Itu artinya akan bertambah tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan.

Jika kondisi ekonomi tidak mengalami perbaikan, pemerintah diharapkan hadir mencari solusi dalam rangka mengurangi biaya beban yang mendera dunia usaha," jelasnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan