Soal SKT FPI, Mendagri Tito Karnavian Tunggu Kajian Menag Fachrul Razi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) belum juga dikabulkan pemerintah. Kemendagri masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Sebab, masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Antara lain terkait aktivitas, kelengkapan dokumen, dan paham ideologi.

“Soal SKT itu, Kemendagri masih menunggu rekomendasi Kementerian Agama. Kita tunggu saja,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).
Mantan Kapolri itu mengaku akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Menteri Agama Fachrul Razi. “Menteri Agamanya kan juga baru. Jadi tolong beri kesempatan beliau mengkaji lebih dulu,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menyerahkan soal SKT FPI kepada Mendagri. Menurutnya, selaku Menko dirinya tidak bisa intervensi. “Itu domainnya Kemendagri. Saya tidak bisa intervensi. Keputusannya ada di sana (Kemendagri, Red),” tegas Mahfud.

Beberapa waktu lalu, Kemendagri menyebut ada salah satu syarat yang belum dilengkapi FPI. Yakni rekomendasi Kemenag. Selain itu, pengurus FPI belum menandatangani anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. Kendala lainnya adalah surat pernyataan melaporkan setiap kegiatan. Kemendagri memastikan melibatkan Kementerian Agama dan kepolisian dalam melakukan evaluasi terhadap ormas.

Evaluasi yang dilakukan Kemendagri adalah untuk mengetahui apakah AD/ART FPI menerima Pancasila atau tidak. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengatakan, jika nantinya tidak ditemukan Pancasila, itu akan jadi bahan pertimbangan pemberian izin. “Tentu jadi bahan pertimbangan. Tergantung substansi yang ditemukan. Misalnya substansi tentang keagamaan, tentu ditanya lagi ke Kementerian Agama,” jelas Bahtiar.

Selain itu, rekam jejak juga dijadikan bahan pertimbangan. Sebagai ormas, FPI pasti melakukan aktivitas di ruang publik. Dari aktivitas tersebut, Kemendagri, Kemenag dan kepolisian akan memberikan penilaian.

Menanggapi hal itu, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan FPI tidak berniat mengubah Pancasila sebagai ideologi negara. Pihaknya punya ide soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. “Pancasila itu sudah mengakomodir syariat Islam. Yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, NKRI yang bersyariah, apa yang ada di Pancasila, dan turunannya terkait dengan UU itu sejalan dengan syariah. Bukan mengubah Pancasila,” tegas Sugito.

Terpisah, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan akan membuka ruang dialog dengan sejumlah pemuka agama di Indonesia. Dialog ini bertujuan menyamakan pandangan terkait definisi radikalisme. Purnawirawan jenderal ini menyebut Kemenag akan berupaya menuntaskan radikalisme tersebut. “Bidang kami adalah kurikulum. Kemudian penyuluhan. Lalu peringatan kepada penceramah yang menyimpang. Nah, kalau sudah sampai pada ujaran kebencian, itu urusan aparat penegak hukum. Kalau untuk ketemu pemuka agama, pasti saya usahakan. Mungkin beliau yang datang, atau ketemu di mana,” ujar Fachrul di Jakarta, Rabu (30/10). (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...