Anggaran untuk Bawaslu Maros Disepakati Rp11,4 Miliar

Bawaslu dan Pemkab Maros

FAJAR.CO.ID, MAROS -- Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros akhirnya melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Jumat, 1 November.

Dalam penandatanganan itu besaran anggaran yang disepakati Rp11,4 miliar. Angka ini lebih rendah dari usulan Bawaslu Maros yang sebelumnya Rp15 Miliar.

Penandatanganan ini dilakukan langsung Bupati Maros, HM Hatta Rahman dengan Ketua Bawaslu Maros, Sufirman.

Bupati Maros, HM Hatta Rahman, mengatakan, penandatangan NPHD baru bisa dilaksanakan setelah melalui tahap pembahasan panjang dan rasionalisasi.

"Setelah dirasionalisasi itu kita sepakati Rp11,4 miliar dari usulan Rp15 miliar," katanya.

Hatta berharap anggaran yang disepakati ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Kita berharap bisa dimanfaatkan sebaik mungkin supaya Pilkada Maros bisa berjalan dengan lancar," katamya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Maros, Sudirman, mengatakan, setelah melalui proses pembahasan panjang baru hari ini bisa dilakukan penandatanganan NPHD.

Diakuinya sebelumnya Mendagri memberikan batas waktu penandatanganan NPHD per 1 Oktober.

"Memang batas penandatanganannya itu kan 1 Oktober jika berdasarkan aturan Mendagri. Tetapi dengan adanya kendala teknis di beberapa daerah sehingga Mendagri memberi kebijakan," katanya.

Dalam proses rasionalisasi itu, kata dia, ada beberapa item yang anggarannya dikurangi dan dihapus.

"Jadi kita menyepakati besaran nilai anggaran Rp11,4 miliar dengan beberapa catatan atau kesepakatan jika ada  fasilitas yang bisa difasilitasi Pemda. Contohnya ketika ada pertemuan atau pelatihan fullday dan  halfday yang biasanya dilakukan di hotel, kita lakukan di aula atau gedung pertemuan yang disiapkan Pemkab Maros," jelasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...