Dalam kesempatan tersebut, dia meminta semua kementerian satu suara dalam melarang gerakan radikal di instansi masing-masing. ”Sikap kita mesti sama. Kalau ada yang bersifat mendukung khilafah-khilafah itu kan mendukung negara lain, kamu dibayar Indonesia, kamu harus hormat Indonesia. Kamu bisa berubah enggak? Kalau enggak bisa, keluar Indonesia! Keluar dari wilayah ini!” tegasnya.
Ditemui setelah acara, Menag menjelaskan isu larangan cadar saat masuk ke instansi pemerintahan. Dia menolak dikatakan melarang. Dia hanya mengatakan bahwa penggunaan cadar tidak ada di Alquran maupun hadis. ”Saya hanya sebut niqab itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya,” paparnya.
Dia menegaskan, pelarangan cadar bukan urusannya. Namun, hal itu perlu menjadi catatan bahwa instansi pemerintah memiliki aturan bahwa PNS harus berpakaian dengan menampakkan muka sejelas-jelasnya. Dia tetap merekomendasikan agar mereka yang wajahnya tak terlihat tidak boleh masuk instansi pemerintah. ”Kan bahaya, orang masuk nggak tahu itu mukanya siapa,” sambungnya.
Apa bahayanya? Menag tak memberikan jawaban konkret. Dia hanya mencontohkan kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto. ”Lihat Pak Wiranto nggak? Udahlah, nggak usah banyak tanya, kalian tahu tapi pura-pura nggak tahu aja,” jawabnya. Pernyataan tersebut kembali diulang ketika Menag menyambangi istana sore kemarin.
Dia membantah akan melarang penggunaan cadar oleh pegawai pemerintah. Dia menyebut hanya memberikan rekomendasi. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur cara berpakaian pegawai.
