Enggan Terbitkan Perppu, Jokowi Dianggap Perlemah Kinerja KPK

0 Komentar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Padahal, desakan untuk menerbitkan Perppu itu mengalir deras dari berbagai elemen mahasiswa hingga masyarakat.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, sikap Jokowi yang tidak ingi menganulir revisi UU KPK memperlihatkan bahwa memang sejaka awal Presiden terlibat untuk mematikan KPK.

“Faktanya Presiden setuju-setuju saja dengan revisi UU KPK,” kata Feri kepada JawaPos.com, Jumat (1/11).

Akademisi Universitas Andalas (Unand Padang) itu juga menuturkan, Presiden ingin menenangkan amarah publik dengan mengulur waktu penerbitan Perppu KPK. Terlebih belakangan, Jokowi kerpa mengeluarkan pernyataan yang mengaku dirinya tengah mempertimbangkan Perppu KPK.

“Presiden sepertinya hanya hendak menenangkan publik dari rasa marah dengan mengulur waktu, dengan mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan Perppu sehingga demonstrasi bisa diredam,” ucap Feri.

Kendati demikian, lanjut Feri, cara Presiden dengan tidak menerbitkan Perppu terlihat jelas bahwa, kepala negara memang tidak ingin adanya kontrol pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, Presiden berencana meneyeleksi dewan pengawas.

“Pernyataan hari ini terbukti kalau Jokowi enggan memperkuat KPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, dirinya akan segera memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya tanpa pembentukan panitia seleksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemilihan Dewan Pengawas KPK tanpa panitia seleksi telah diatur dalam UU KPK yang telah direvisi.

Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 69A, Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. “Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” tukas Jokowi. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...