IMM Bahas UU Dukcapil vs UU Otoda yang Tumpang Tindih

0 Komentar

Dialog IMM. (IST)

FAJAR.CO.ID — Pertentangan UU Otoda vs UU Dukcapil berdampak pada tumpang tindih wewenang daerah dan pusat terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dukcapil. Itu berakibat pada kerugian publik terkait pelayanan kependudukan yang mestinya pemerintah menjamin pelayanan publik.

Itu mengemuka dalam dialog tematik yang diselenggarakan IMM komisariat Teknik Unismuh. Dihadiri kader-kader IMM se-Kota Makassar di Panrita coffee, Jumat (1/11/2019) kemarin.

Hadir pembicara Dr Syamsuddin Rajab, sebagai pengamat hukum tata negara. Dalam penyampainnya, UU administrasi Kependudukan itu bertentangan dengan UU Otoda maupun UU Pemerintahan Daerah. Ada penyelundupan hukum pada pasal 83.

“Seharusnya persoalan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengintervensi kepala daerah dengan menggunakan UU Dukcapil karena ada UU Otoda sudah mengatur terkait pengangkatan Kadis Dukcapil kab/kota,” lanjut Olleng.

Semntara, Andi Luhur Aprianto, selaku pengamat pemeritahan menilai, hal ini sangat bertentangan dengan uu pelayanan publik, tidak boleh ada hak-hak publik terabaikan hanya karena pertentangan pemerintah pusat dan daerah. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...