Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK, Begini Sikap PDIP

0 Komentar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID — Presiden Jokowi tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Jokowi berdalih masih ada proses Judicial Review (JC) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai langkah Jokowi sudah tepat. Sebab, revisi Undang-undang KPK sudah dilakukan secara sah melalui konstitusi antara pemerintah dan DPR.

“Ketika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Undang-undang tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah ke MK,” ujar Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Hasto menuturkan, MK memiliki kapasitas dalam membuat keputusan yang adil secara konstitusi. Baik itu atas pertimbangan norma maupun sesuai kebutuhan hukum.

“Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden satu hal yang sangat tepat. Presiden menghormati proses konstitusional itu termasuk di dalam hak yang dimiliki oleh pihak-pihak untuk menggunakan Judicial Review terhadap Undang-undang KPK itu,” imbuhnya.

Sementara itu, apabila nanti MK memutuskan tidak mengabulkan gugatan pemohon, Hasto meminta agar tidak dimaknai pemerintah melemahkan pemberantasan korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi bukan hanya didasarkan pada Undang-undang, melainkan penyelenggara negara juga memiliki peran.

“Justru di sini adalah sebuah tantangan ketika ada pihak-pihak yang skeptis dengan perubahaan Undang-undang seolah-olah membunuh pemberantasan korupsi, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama,” jelasnya.

Atas dasar itu, PDIP berkomitmen untuk terlibat dalam membentuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang fokus pada pemberantasan korupsi. Dari sisi internal partai, kader-kader diberikan pendidikan bagaimana berpolitik yang baik, dan menghindari korupsi. Bagi yang membandel maka akan diberi sanksi tegas.

“Tidak ada bangsa yang besar melalui korupsi, nggak ada. Korupsi memotong hak rakyat untuk hidup berkeadilan, untuk hidup dengan lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, tak baik kalau menerbitkan Perppu KPK, sedangkan masih berlangsung proses uji materi di MK. “Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Saya kira harus tahu sopan santun dalam bertatanegara,” sebut Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (1/11). (JPNN)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...