Infografis

Kantong ASN Makin Tebal

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Ini merupakan kabar gembira bagi semua ASN di lingkup Pemprov Sulsel. Pasalnya, pemerintah daerah masing-masing akan mencairkan peningkatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada APBD 2020. 

ASN Pemprov Sulsel yang mendapat tugas khusus memperoleh tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Nilainya bervariasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis menuturkan, peraturan gubernur atau pergub yang mengatur tambahan TPP sudah diteken, Kamis, 31 Oktober. Sebelumnya, pergub ini sudah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri.

Tambahan TPP ini hanya bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai tugas khusus atau tambahan yang tidak menjadi tugas pokoknya. Tambahan tugas itu juga memenuhi unsur beban kerja dan risiko kerja.

“Seperti bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. Juga yang terlibat di kelompok kerja atau pokja pengadaan barang, operator mesin dan sebagainya. Hari ini (kemarin, red) sudah diteken Pak Nurdin Abdullah pergubnya,” ungkap Arwien, Kamis, 31 Oktober.

Arwien, menambahkan ASN yang selama ini resah karena TPP-nya sama dengan ASN yang tidak mendapat tugas tambahan, terpenuhi rasa keadilannya. Kebijakan gubernur ini juga sudah melalui konsultasi dengan Korsupgah KPK.

Tambahan TPP yang diterima bervariasi sesuai besaran risiko tugas khususnya. “Tugas tambahan bendahara tentu beda risikonya dengan operator mesin,” ujarnya.

Pejabat pengadaan barang dan jasa dengan nilai pagu proyek maksimal Rp200 juta, misalnya, akan mendapat TPP tambahan Rp680 ribu. “Ada klasifikasinya,” terangnya.

TPP tambahan ini juga menyesuaikan anggaran yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran TPP tambahan ini juga mengikuti peraturan menteri keuangan (PMK).

“Mulai berlaku terhitung 1 Oktober tahun ini. Jadi ini hanya berlaku untuk yang punya tugas khusus atau tambahan. Di luar itu, TPPnya normal,” bebernya.

Arwien menambahkan, skema tunjangan kinerja (tukin) juga bisa saja dijalankan. Ini sesuai amanat PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan seragam nilainya karena nilainya harus mendapat persetujuan Kemendagri.

Apabila daerah mau memberikan tambahan penghasilan selain TPP, dapat dalam bentuk tukin. “Tukin ini berbasis beban kerja, risiko kerja, prestasi kerja dan seterusnya. Indikatornya jelas,” tuturnya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menuturkan, TPP tambahan ini diharapkan memacu kinerja ASN. Selain tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. “ASN makin inovatif, disiplin, dan sebagainya. Kinerjanya makin produktif,” tukasnya.

Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwien Azis menuturkan, sistem tunjangan penghasilan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum ada perubahan. Saat ini, berjalan dua sistem, TPP maupun insentif.

“TPP tetap ada, tetapi lebih kecil dibanding OPD lain. Nilainya sama dengan TPP guru. Insentif juga masih diterima,” terangnya. (Fajar)

Comment

Loading...