Muhammadiyah-NU Minta Pertimbangkan Wacana Pelarangan Mengenakan Cadar

0 Komentar

Menteri Agama Fachrul Razi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah meminta Menteri Agama Fachrul Razi mempertimbangkan lagi wacana tentang pelarangan mengenakan cadar dan celana cingkrang.

Dua ormas Islam terbesar itu juga meminta rencana program-program antiradikalisme dievaluasi.

Wakil Sekretaris Jenderal PB NU Andi Najmi Fuaidi mengungkapkan, menteri agama perlu menjelaskan tujuan utama pelarangan bercadar dan bercelana cingkrang di instansi pemerintah.

Jika semangatnya untuk menghilangkan hambatan komunikasi, hal tersebut sebenarnya bisa dianggap positif. ”Misalnya untuk meningkatkan kinerja. Biar lebih mudah diajak berkomunikasi. Maka kita dukung,” katanya kemarin (1/11).

Namun, jika tujuannya membatasi kebebasan ekspresi beragama, ada potensi menimbulkan pertentangan. ”Tapi, ya itu pembahasan lain, isu baru jadinya,” ucap dia.

Meskipun dikaitkan dengan upaya menanggulangi radikalisme, menurut Andi, sebenarnya tidak ada relevansinya. Sebab, radikalisme terletak pada alam pikiran, bukan semata gaya berbusana. Karena itu, tutur dia, lebih penting menata pendidikan dan mengubah cara berpikir.

Andi juga menanggapi wacana soal berdoa menggunakan bahasa Indonesia yang pernah disampaikan Fachrul Razi. Andi menyatakan, selama tidak diwajibkan pada lafal doa yang ada dalam salat, pada dasarnya doa dalam bahasa Indonesia sah-sah saja. Namun pada akhirnya akan menjadi aneh dan janggal.

Doa yang selama ini biasa dilakukan atau dibacakan dengan bahasa Arab akan terdengar janggal bila dibahasaindonesiakan. ”Jadi, kebijakan seperti ini gimmick saja. Sebenarnya bukan persoalan yang penting-penting amat. Bukan substansinya,” pungkas dia.

Di tempat terpisah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dalam konteks peneguhan ideologi Pancasila, rencana menteri agama sebenarnya dapat dipahami.

Namun, pelaksanaannya tidak akan mudah, bahkan bisa tumpang-tindih dengan tugas pokok dan fungsi lembaga lain. ”Selain itu, kalau tidak disiapkan dengan baik, bisa menimbulkan kontroversi,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut Mu’ti, sebaiknya menteri agama mempertimbangkan dan menyiapkan dengan matang sebelum menyampaikan sorotan terhadap cadar dan celana cingkrang kepada publik. Apalagi, saat ini sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara khusus dibentuk untuk pembinaan dan peneguhan ideologi Pancasila.

Mu’ti juga menyoroti rencana penataran khusus bagi para ustad. Pria asal Kudus, Jawa Tengah, itu menuturkan, penataran tersebut bisa menimbulkan persepsi bahwa sikap dan pernyataan yang keras hanya berasal dari kalangan umat Islam. Realitasnya, lanjut dia, pernyataan keras juga terdapat dalam agama lain, politisi, dan elemen masyarakat.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, selama ini model-model penataran tidak cukup efektif. Sebaiknya dikembangkan metode lain melalui dialog dan pembinaan.

”Kementerian Agama (Kemenag) sudah memiliki buku moderasi beragama yang di dalamnya terdapat materi tentang Pancasila dan NKRI,” ujar dia.

Dalam melakukan pembinaan, sebaiknya menteri agama mengoptimalkan dua unsur bimas, yaitu bimas Islam dan bimas agama lain. ”Akan lebih baik kalau mengoptimalkan peran bimas daripada penataran Pancasila,” tuturnya. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...