Priyadi: Lapas Minimum Security akan Dibangun di Sulsel

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Di tengah terpaan penentangan terhadap Rancangan Undang-undang Pemasyrakatan (RUU Pemasyarakatan), yang telah dibahas DPR RI periode 2014-2019, mengakomodasi sejumlah perkembangan terkini. Namun UU Pemasyarakatan tersebut belum disahkan lantaran masih banyaknya penolakan dari sejumlah kalangan khususnya mahasiswa.

Dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Sri Puguh Budi Utami memberikan penguatan bagi jajaran lingkup Pemasyarakatan termasuk seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (1/1/2019) di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel Jalan Sultan Alauddin Makassar.

Menurut Dirjen Utami setidaknya ada 3 hal terkait Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang harus dilakukan, pertama terkait Lapas Maksimum Security, Medium Security dan Minimum Security, kedua melakukan telaah terhadap permasalahan yang ada di masing-masing UPT, dan yang ketiga semua jajaran pemasyarakatan harus bisa keluar dari Zona Nyaman. “Ketiga hal ini mesti menjadi perhatian serius bagi kita semua” tutur Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Angkatan XIX ini.

“Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalisasikan penyelenggaraan Pemasyarakatan, sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti sehingga dapat memudahkan organisasi dalam mengambil langkah kebijakan” urai Utami.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kumham Sulsel Priyadi meyampaikan, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dijen PAS, Kanwil telah mengambil langkah-langkah strategis dalam melakukan percepatan revitalisasi pemasyarakatan. “Salah satunya akan dibangun Lapas Minimum Security pada lahan yang akan diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan,” ungkap Priyadi yang aktif keliling daerah memantau UPT dalam jajarannya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sulawesi Selatan menyebutkan ada lahan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai Lapas Minimum Security.

Setelah penguatan oleh Dirjenpas, para Kepala UPT merespons dengan baik arahan Dirjen PAS dan Kakanwil Kumham Sulsel. Mereka berkomitmen akan melakukan percepatan revitalisasi pemasyarakatan di UPT masing-masing. “Selain telah mengaktifkan kegiatan literasi dengan memaksimalkan lahan seluas 1,4 hektare bagi WBP yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham nomor 35 tahun 2018” ungkap Indra Setiabudi Mokoagow, Kepala Lapas Kelas II A Maros.

Sementara Darwis Kepala Lapas Takalar mengaku sangat siap menjalankan amanat tersebut.  “Kami sangat siap dan bahkan saat ini kami sedang menggiatkan pesantren sebagai strategi pembinaan bagi WBP terhadap perubahan prilaku,” ungkap Darwis.

Kesiapan Rutan Malino disampaikan Ambo Asse. “Kami memang ada lahan sekitar 6 hektar yang sedang dikelola oleh Pensiunan Pegawai Rutan. Kami akan mencari formula kerja sama untuk mengoptimalkan pembinaan bagi WBP yang memenuhi syarat,“ ungkap Ambo Asse. (fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...