Soal Perppu KPK, YLBHI: Lonceng Kita Masuk ke Neo-Orba

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yang membatalkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK disebut sebagai tanda lahirnya kembali orde baru (orba).

“Jadi menurut kami tidak keluarkannya Perppu adalah sebuah lonceng kita masuk ke neo-orba,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Minggu (3/11).

Penyataan tersebut dilontarkan Asfinawati bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia menilai UU KPK versi revisi memiliki kesamaan dengan beberapa aturan Orde Baru (Orba) yang merepresi rakyat. Sehingga, pengulangan zaman orba kemungkinan besar menurutnya bisa terjadi.

“Kita harus melihat revisi UU KPK bukan hanya di level pemberantasan korupsi. Tapi pemberantasan korupsi harus kita lihat di dalam politik nasional yang lebih luas,” tuturnya.

Keengganan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu, menurutnya, semakin menegaskan indikasi bahwa mantam Gubernur DKI Jakarta tidak mendukung pemberantasan korupsi.

“Yang disampaikan kemarin itu sebenarnya sudah membuat kami berkesimpulan ya memang ternyata indikasi pertama itu sudah kuat dan ini mengonfirmasi saja di mana posisi Pak Jokowi,” kata dia.

Asfinawati menyebut, terdapat sejumlah aturan yang bertentangan dalam UU KPK versi revisi. Khususnya pasal-pasal peralihan yakni pasal 69D dan Pasal 70C. Pada pasal 69D, disebutkan sebelum dewan pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar


Comment

Loading...