Ribut-ribut Pulau Khayangan, PPN Tantang Pemkot Makassar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT Putra Putra Nusantara menganggap Pemkot Makassar tak punya legal standing atas Pulau Khayangan. Pengelola pulau itu menantang pemkot untuk mengajukan gugatan.

Januar Jaury, salah seorang kerabat owner PT Putra Putra Nusantara (PPN), Reza Ali, mengaku bingung dengan sikap Pemkot Makassar yang terus mempersoalkan Pulau Khayangan. Kata Januar, Pulau Khayangan selama ini tidak pernah tersentuh dana APBD.

“Kenapa selalu diributkan, APBD Makassar saja tidak pernah ada ke Khayangan. Seperser pun tidak ada serapan APBD di sana. Pemkot juga tidak punya legal standing,” ungkapnya kepada FAJAR, Senin, 4 November.

Januar mengklaim, Pulau Khayangan sebenarnya bukan pulau, tetapi delta atau tanah tumbuh yang terus melebar. Dahulu, namanya Moroks. Dia mengklaim, pulau itu sudah ditempati keluarganya secara turun temurun.

“Apa bedanya dengan orang yang di Pulau Lae-lae, Pulau Barrang Caddi, dan pulau-pulau lain. Semua tidak ada alas haknya. Tetapi mereka dilindungi Undang-undang Agraria. Mereka masyarakat adat. Bisa mengelola aset negara,” ujarnya.

Januar menantang, jika pemkot tetap ngotot, pihaknya menunggu gugatan hukum. Kata dia, ada jalur resmi yang bisa ditempuh. Salah satunya ke pengadilan.

“Kalau pengadilan putuskan itu milik pemkot, ya silakan. Kita ini negara hukum, kenapa mau susah,” tukasnya.

Tak Beritikad Baik

Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Makassar, Zulkifli mengatakan, PT PPN selayaknya menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian sengketa Pulau Khayangan. Pemkot Makassar telah menyerahkan SKK ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk proses penyelesaian.

”Pulau Khayangan itu kan termasuk yang diserahkan SKK ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk mendapatkan bantuan menyelesaikan sengketa,” ungkap Zulkifli, Senin, 4 November.

Menanggapi anggapan bahwa Pemkot Makassar tidak memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan Pulau Khayangan, ia menyebut anggapan tersebut keliru. Menurutnya status kepemilikan pulau harus mengacu regulasi yang ada.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik, hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa.

”Termasuk Warga Negara Indonesia, tidak boleh memiliki secara pribadi. Jadi jelas itu milik negara atau pemkot,” tegasnya.

Dalam naskah kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan PT Putera Putera Nusantara tentang kontrak penggunaan usaha pulau Khayangan nomor 556.1/023/S.PERTA/DIPARDA dan nomor 27/PPN-KPPK/X/03 pembayaran kerja sama dimulai 23 Desember 2003 hingga 23 Desember 2027.

Tahun pertama, PT PPN diwajibkan membayar sebesar Rp120 juta. Namun tanggung jawab itu hanya dibayarkan sampai tahun 2004. Pembayaran 2005 sampai 2014 terhenti dengan akumulasi pembayaran Rp2,4 miliar yang kemudian dijadikan sebagai kerugian negara oleh BPK.

Dia menjelaskan, keberadaan PT PPN didasarkan atas kerja sama dengan Pemkot Makassar. Jika mempertanyakan legalitas kerja sama yang dilakukan selama ini, kata dia, maka sama saja PT PPN juga tidak mengakui keberadaan mereka.

”Mereka ada di atas itu karena perjanjian. Kalau tidak diakui, tinggalkan saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, sikap PT PPN yang menyalahkan pemkot dalam kasus Pulau Khayangan, sudah termasuk menunjukkan itikad tidak baik. Selanjutnya, ia mengaku akan membuka peluang untuk melakukan gugatan untuk mencabut kontrak.

”Kalau sudah ada petunjuk (dari kejari) bisa digugat, maka akan kami gugat,” tegasnya. (fik-abd/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...