Ribut-ribut Pulau Khayangan, PPN Tantang Pemkot Makassar

Selasa, 5 November 2019 11:26

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT Putra Putra Nusantara menganggap Pemkot Makassar tak punya legal standing atas Pulau Khayangan. Pengelola pulau itu menantang pemkot untuk mengajukan gugatan.

Januar Jaury, salah seorang kerabat owner PT Putra Putra Nusantara (PPN), Reza Ali, mengaku bingung dengan sikap Pemkot Makassar yang terus mempersoalkan Pulau Khayangan. Kata Januar, Pulau Khayangan selama ini tidak pernah tersentuh dana APBD.

“Kenapa selalu diributkan, APBD Makassar saja tidak pernah ada ke Khayangan. Seperser pun tidak ada serapan APBD di sana. Pemkot juga tidak punya legal standing,” ungkapnya kepada FAJAR, Senin, 4 November.

Januar mengklaim, Pulau Khayangan sebenarnya bukan pulau, tetapi delta atau tanah tumbuh yang terus melebar. Dahulu, namanya Moroks. Dia mengklaim, pulau itu sudah ditempati keluarganya secara turun temurun.

“Apa bedanya dengan orang yang di Pulau Lae-lae, Pulau Barrang Caddi, dan pulau-pulau lain. Semua tidak ada alas haknya. Tetapi mereka dilindungi Undang-undang Agraria. Mereka masyarakat adat. Bisa mengelola aset negara,” ujarnya.

Januar menantang, jika pemkot tetap ngotot, pihaknya menunggu gugatan hukum. Kata dia, ada jalur resmi yang bisa ditempuh. Salah satunya ke pengadilan.

“Kalau pengadilan putuskan itu milik pemkot, ya silakan. Kita ini negara hukum, kenapa mau susah,” tukasnya.

Tak Beritikad Baik

Bagikan berita ini:
5
1
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar