Ribut-ribut Pulau Khayangan, PPN Tantang Pemkot Makassar

Selasa, 5 November 2019 11:26

Januar menantang, jika pemkot tetap ngotot, pihaknya menunggu gugatan hukum. Kata dia, ada jalur resmi yang bisa ditempuh. Salah satunya ke pengadilan.

“Kalau pengadilan putuskan itu milik pemkot, ya silakan. Kita ini negara hukum, kenapa mau susah,” tukasnya.

Tak Beritikad Baik

Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Makassar, Zulkifli mengatakan, PT PPN selayaknya menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian sengketa Pulau Khayangan. Pemkot Makassar telah menyerahkan SKK ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk proses penyelesaian.

”Pulau Khayangan itu kan termasuk yang diserahkan SKK ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk mendapatkan bantuan menyelesaikan sengketa,” ungkap Zulkifli, Senin, 4 November.

Menanggapi anggapan bahwa Pemkot Makassar tidak memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan Pulau Khayangan, ia menyebut anggapan tersebut keliru. Menurutnya status kepemilikan pulau harus mengacu regulasi yang ada.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik, hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa.

Bagikan berita ini:
3
2
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar