Ribut-ribut Pulau Khayangan, PPN Tantang Pemkot Makassar

Selasa, 5 November 2019 11:26

”Termasuk Warga Negara Indonesia, tidak boleh memiliki secara pribadi. Jadi jelas itu milik negara atau pemkot,” tegasnya.

Dalam naskah kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan PT Putera Putera Nusantara tentang kontrak penggunaan usaha pulau Khayangan nomor 556.1/023/S.PERTA/DIPARDA dan nomor 27/PPN-KPPK/X/03 pembayaran kerja sama dimulai 23 Desember 2003 hingga 23 Desember 2027.

Tahun pertama, PT PPN diwajibkan membayar sebesar Rp120 juta. Namun tanggung jawab itu hanya dibayarkan sampai tahun 2004. Pembayaran 2005 sampai 2014 terhenti dengan akumulasi pembayaran Rp2,4 miliar yang kemudian dijadikan sebagai kerugian negara oleh BPK.

Dia menjelaskan, keberadaan PT PPN didasarkan atas kerja sama dengan Pemkot Makassar. Jika mempertanyakan legalitas kerja sama yang dilakukan selama ini, kata dia, maka sama saja PT PPN juga tidak mengakui keberadaan mereka.

”Mereka ada di atas itu karena perjanjian. Kalau tidak diakui, tinggalkan saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, sikap PT PPN yang menyalahkan pemkot dalam kasus Pulau Khayangan, sudah termasuk menunjukkan itikad tidak baik. Selanjutnya, ia mengaku akan membuka peluang untuk melakukan gugatan untuk mencabut kontrak.

Bagikan berita ini:
5
5
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar