Soal Mutasi Pejabat, Iqbal Suhaeb Ancam Sanksi Sittiara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana Pemkot Makassar melakukan mutasi pejabat bermasalah. Pemprov Sulsel menilai rencana mutasi itu telah melampaui kewenangan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengungkapkan, rencana mutasi pejabat langsung dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Tanpa ada pemberitahuan ke pemprov. “Sampai sekarang laporan mutasi itu belum kita terima,” tegas Nurdin, Senin, 4 November.

Nurdin berharap Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bijak menyikapi persoalan ini. Urusan birokrasi, kata Nurdin, semestinya harus melalui aturan dan mekanisme.

Sebelumnya terkait rencana mutasi pejabat, Plt Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Sittiara Kinang menyebut proses untuk melakukan mutasi memiliki tahapan tersendiri. Sebelum mutasi, terlebih dahulu dilaksanakan job fit.

Diakuinya, pengajuan materi mutasi belum disetor ke Pemrov Sulsel. Sejauh ini prosesnya masih mengajukan usulan melaksanakan job fit.

”Kita mengajukan job fit ke Kemendagri, tetap melalui Pemprov Sulsel. Tapi, kan bukan gubernur yang jawab, harus Kemendagri yang jawab (disetujui atau tidaknya melakukan job fit),” tutur Sittiara kepada FAJAR, Selasa pekan lalu.

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, segera memberikan teguran atau sanksi kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Sittiara Kinnang. Teguran itu terkait mutasi yang dilakukan tanpa meminta izin Pemrov Sulsel.

”Saya akan lihat sejauh mana pelanggarannya. Akan dibicarakan dahulu,” ujarnya.

Terkait sanksi terhadap bawahannya tersebut, Iqbal mengatakan akan mempelajari jenis sanksi sesuai pelanggaran. “Namun saya pastikan akan dapat sanksi,” paparnya singkat. (abd-rdi/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...