Tingginya Iuran BPJS, Biaya Pemakaman hingga Perusahaan Ekspedisi Dikeluhkan Warga ke A Debbie Rusdin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Angggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar A Debbie Purnama Rusdin menggelar reses di dua titik, Selasa, 5 November.

Dua titik yang dikunjunginya adalah Kecamatan Tallo dan Bontoala. 

Interaksi antara warga dengan legislator yang terpilih dari dapil Makassar A itu sangat begitu cair. Satu persatu warga menyampaikan aspirasinya, kemudian A Debbie pun dengan cepat langsung menyikapinya. 

Dari reses tersebut akhirnya terungkap sejumlah persoalan. Mulai dari tingginya iuran BPJS, biaya pemakaman hingga perusahaan ekspedisi yang mengganggu warga sekitar.

“Dengan biaya Rp25 ribu saja perbulan kami sudah sangat terbebani, bagaimana jika dinaikkan lagi,” ucap Rahmi. Tidak hanya Rahmi, Ayu warga dari Kelurahan Bontoala Parang juga mengeluhkan tentang iuran BPJS. “Banyak kebutuhan dapur kami harus dipangkas, karena untuk menutupi iuran BPJS,” jelas Ayu kepada A Debbie di Hotel Ramayana, di Jl Bawakaraeng, Makassar, Selasa, 5 November.

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar A Debbie Purnama Rusdin mendengar aspirasi warga.

Lain hanya Andi Debbie Purnama saat reses di Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo, siang tadi. Bertempat di gedung Syura, jln AR Hakim Makassar, sejumlah persoalan diutarakan dengan lengkap para warga.

Ketua RW 5, Hasrul misalkan menyampaikan tentang aktivitas perusahaan ekspedisi di wilaayah jalan AR Hakim atau kelurahan Ujung pandang baru. “Kami selaku warga sangat terganggu dengan aktivitas perusahaan ekspedisi, karena sudah menggangu arus lalu lintas, mereka memakai badan jalan pada saat aktivitas bongkar muat, bahkan sudah ada yang pernah meninggal ditabrak, belum lagi polusi udara dari knalpot mobil truk tersebut,” jelas Hasrul

Selain Hasrul, ada juga Haji Hasan warga Kaluku Bodoa menyampaikan prihatinnya tentang biaya pemakaman yang cukup mahal. “Saya berharap Ibu Dewan bisa menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah terkait,” terang Haji Hasan.

A Debbie Purnama Rusdin pun dengan tegas menjawab satu persatu masukan dari masyarakat. Pertama kali, Debbie menekankan kepada masyarakat bahwa DPRD bukan pengguna anggaran atau yang eksekutor. Namun, pemerintah yang punya wewenang penuh terkait hal ini.

“Hasil dari reses ini kemudian menjadi bahan saat rapat dengan pihak eksekutif. Tentu semua ini akan diparipurnakan lagi di DPRD dan menjadi usulan ke pemerintah provinsi,” tutup A Debbie. (taq)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : taqim

Comment

Loading...