Atur Baik Agar Subsidi Tak Salah

0 Komentar

Sopir bus angkutan umum antar kota menunggu solar di SPBU depan pintu satu Unhas Minggu, 3 November. Menurut mereka sebulan terakhir mereka harus mengantri hingga malam di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi. TAWAKKAL/FAJAR

FAJAR.CO.ID — Soal saran asosiasi agar menghapus subsidi solar demi kelancaran distribusi lancar (bukan dex), ia mengaku itu adalah kewenangan pemerintah. Pertamina dalam hal ini hanya operator yang memastikan stok dan distribusinya lancar.

“Memang cukup sulit kalau melihat best kuota. Tetapi, kami harus memanage kalaupun kelebihan kuota tak terlalu jebol. Saat ini sudah 17 persen. Sejauh ini kami belum bisa mengeluarkan berapa angka (ambang batasnya). Soal stok itu, kami jamin,” paparnya.

Tiap SPBU kini hanya dipasok delapan KL per hari. Biasanya 16 KL. Hal itu, diakuinya, agar semua SPBU kebagian dan antrean tidak menumpuk di satu SPBU. “Memang ada beberapa faktor yang membuat suplai yang dikirim cepat habis,” katanya.

Pertama antrean yang terjadi justru di pinggiran kota. Artinya yang mengantre adalah jalur mobil besar. Bukan kendaraan pribadi. Musim kemarau berkepanjangan juga membuat kendaraaan besar yang mengangkut pasir terus beroperasi, berbeda saat musim hujan.

Kedua, solar juga dipakai untuk menyedot air. Konsumsi di sektor pertanian meningkat. Hingga beberapa proyek akhir tahun juga digenjot pembangunannya.

“Nah, di situasi ini ada panic buying. Masyarakat cenderung berlebih dengan perasaan takut tidak kebagian,” rincinya.

Subsidi Dialihkan
Pengamat Ekonomi Unhas, Anas Iswanto Anwar menilai, persoalan subsidi yang menyangkut BBM memang tidak akan ada habisnya. Hal yang sama terjadi di gas.

“BBM ini produk strategis. Kalau dia bergerak (harganya) akan difollow barang lain. Mestinya tidak boleh ada gejolak di sektor ini,” nilainya.

Makanya, lebih baik ia menyarankan agar subsidi BBM dialihkan ke sektor lain. Kalau memang peruntukannya untuk membantu rakyat kecil dan UMKM.

“Kalau begini kan tidak tepat sasaran. Untuk urusan bisnis justru gunakan barang subsidi,” terangnya.

Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unhas ini berharap agar pemerintah juga tidak asal main dalam mengambil kebijakan. Seperti BBM non subsidi tidak dijual dengan harga semestinya. Justru disiapkan Dex yang harganya lebih mahal.

Padahal jika harga non subsidinya tidak akan semahal itu. “Seperti beberapa SPBU tidak lagi menyiapkan premium. Nah ini kan sama saja kita dipaksa pindah. Malah harganya jauh lebih mahal,” bebernya. (ful-tam)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...