KontraS Laporkan Hilangnya Dokumen TPF Munir ke Ombudsman RI

Rabu, 6 November 2019 11:19

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketidakjelasan dokumen pengungkapan kasus Munir berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menengarai bahwa ada kesengajaan pemerintah menutup-nutupi keberadaan dokumen tersebut.

Deputi Koordinator Kontras Putri Kanesia menjelaskan, dokumen yang dimaksud adalah hasil investigasi dan rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus Munir. Dokumen itu dinyatakan tidak dikuasai pemerintah. ”Presiden Jokowi pernah memerintah Kapolri dan jaksa agung saat itu untuk mencari dokumen itu, tetapi sampai hari ini tidak ada follow-up,” ungkap Putri di kantor Ombudsman kemarin (5/11).

Dokumen itu sebenarnya pernah dikirim dalam bentuk salinan oleh Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi. Johan Budi selaku juru bicara kepresidenan juga mengonfirmasi bahwa istana telah menerimanya. Namun, salinan dokumen TPF Munir yang dikirim pada 26 Oktober 2016 ke Istana Negara itu tidak pernah diumumkan ke publik.

Putri menegaskan, dokumen itu harus ditemukan dan diumumkan kepada publik karena menyangkut kejelasan penyelesaian kasus Munir.

Bagikan berita ini:
9
8
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar