KPK Cekal Politikus Golkar Keluar Negeri, Ini Kasusnya

Rabu, 6 November 2019 14:14

Juru Bicara KPK Febri Diansyah Juru Bicara Komisi Pemberataaan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, pihaknya hanya bisa pa...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direkorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Akbar Himawan Buchari.

Legislator Partai Golkar itu dicegah ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan, yang menjerat Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (6/11).

Pelarangan ke luar negeri berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019. Dengan demikian, Akbar tak dapat bepergian ke luar negeri hingga Mei 2020.

“Pelarangan dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019,” ucap Febri.

Nama Akbar berulang kali mencuat dalam penyidikan kasus suap yang menjerat Tengku Dzulmi Eldin. Bahkan, rumah Akbar telah digeledah tim penyidik beberapa waktu lalu.

Selain itu, tim penyidik juga pernah memanggil untuk memeriksa Akbar pada Kamis (30/10) lalu. Namun, Akbar mangkir dengan alasan sedang berobat di Malaysia.

Dengan pelarangan ke luar negeri ini dipastikan tidak ada alasan bagi Akbar untuk kembali berobat ke Malaysia saat tim penyidik memanggilnya.

Bagikan berita ini:
9
10
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar