Infografis

Krisis Solar, Siapa Bermain?

0 Komentar

Sopir menjadi pihak paling menderita atas kelangkaan solar. Antre berjam-jam, bahkan ada yang menginap di SPBU.

FAJAR.CO.ID– Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, jalur SPBU yang menyuplai solar tak pelak mengalami kemacetan hingga 3 kilometer, Senin, 4 November. Sopir-sopir memarkir truk dan bus hingga ke badan jalan.

Seperti yang terjadi di SPBU dekat pintu dua unhas/gerbang BTP, terjadi kemacetan di semua rute. Tak hanya arah dari BTP ke Unhas, namun berimbas ke jalur sebelahnya juga akibat banyaknya truk-truk yang memutar balik mengatur posisi untuk mengantre.

Bahkan saking banyaknya truk yang membutuhkan solar, sebagian memarkir kendaraannya di jalan Jalur Lingkar Barat (arah BTP ke Jalan Tol Insinyur Sutami).

Fathir salah satu supir truk yang ikut mengantre di SPBU menyesalkan, tidak habis pikir makin hari solar makin sulit. Padahal ia sudah mengantre dari pagi hari.

“Dari jam 8 (pagi) mi saya di sini menunggu. Capek iyya, tapi mau mi di apa, tidak makan ki klo nda jalan ki ini,” katanya yang biasa menyuplai pakan ternak ke wilayah Sulbar.

Fathir mengaku diupah Rp100 ribu hingga Rp300 ribu sekali jalan. Tak ada gaji pokok, meskipun dia mendapatkan uang makan Rp15 ribu sehari.

“Sejak 2006 saya jadi sopir baru kali ini sulit sekali. Kalau dulu sebentar saja baru normal lagi. Ini hampirmi satu bulan antre peki baru bisa dapat,” sesalnya.

Untungnya, keringat ayah dua anak ini menunggu sejak pagi tidak sia-sia. Tepat pukul 14.24 Wita, mobil tangki pertamina yang membawa solar tiba, hingga pukul 14.56 mobil-mobil yang telah mengantre merapatkan barisan untuk mengisi solar.

“Ini lagi haruski pintar-pintar karena dijatah juga maksimal 60 literji,” akunya.

Kesulitan

Sopir truk lainnya, Ilham, menyatakan pembatasan solar kali ini merupakan yang paling parah semenjak ia menjalani pekerjaan sebagai sopir. Sistem penjatahan membuatnya kesulitan.

“Dulu bisa bebas beli solar, sekarang dibatasi. Ada SPBU yang hanya memberikan jatah hanya boleh isi sampai Rp200 hingga Rp300 ribuan atau 30 liter,” tutur Ilham, mengisap rokoknya dalam.

Dampak pembatasan, terasa untuk kinerja pengantaran. Jika dahulu bisa mengangkut 3 kali seminggu untuk rute Makassar-Mamuju, sejak pembatasan solar ia hanya bisa mengantar 1 kali.

Jika mengisi solar di daerah lain seperti Pare-pare atau Sidrap, maka waktu mengantre bahkan bisa hingga 3 hari di SPBU atau harus sampai bermalam di depan SPBU.

“Di daerah, misalnya Sidrap, bisa isi penuh solar. Karena semua mau isi penuh, maka antrean pun jadi panjang. Mereka berpikir lebih baik satu kali isi dari pada berkali-kali singgah,” tutur ayah dari dua orang anak ini.

Untuk rute Makassar-Mamuju, satu kali pengantaran ia mendapatkan jatah uang sewa Rp1 jutaan sudah termasuk makan dan biaya lainnya. Jika dulu ia bisa sampai 3 kali seminggu atau Rp3 jutaan. Kini hanya mendapatkan Rp1 jutaan seminggu.

“Itu pun yang bisa sampai ke tangan istri hanya Rp500 ribu karena ada potongan untuk makan, rokok dan ongkos lainnya,” keluhnya.

Ia berharap ada solusi yang bisa diberikan pemerintah sehingga ia tidak kehilangan pendapatan. Apalagi hanya lebih banyak waktu terbuang untuk antre.

Warga Mengeluh

Menumpuknya truk dan bus mengantre di SPBU melahirkan persoalan baru. Kendaraan umum dan pribadi, roda empat hingga roda dua terhalangi untuk mengisi BBM. Mereka tidak bisa masuk untuk mengisi BBM ke SPBU karena jalan masuk hingga keluar sudah dipenuhi mobil truk dan bus.

“Susah kalau begini. Harusnya ini truk yang mengisi solar beroperasi subuh biar tidak bikin macet dan menghalangi kita ini yang mau isi bensin,” kesal Agussalim, warga Jl Telkom, Telkomas.

Macet tak terhindarkan juga terjadi di SPBU (depan Polda Sulsel). Tak kurang dari 30 truk roda 6 hingga roda 16 mengantre lengkap dengan barang bawaannya yang hendak dibawa ke daerah.

Asmar salah satunya, pria yang kerja sebagai sopir di PT Mobil Trans ini mengangkut enam mobil baru yang hendak didistribusikannya ke Gorontalo. Dengan antre berjam-jam membuat barang yang dibawanya terlambat hingga mengurangi penghasilannya yang digaji Rp 1,2 Juta sekali race ke Gorontalo.

“Kalau sebulan bisanya 3 sampai 4 kali race. Kondisi begini 1 kali mami sebulan,” keluh pria asal Pare-pare ini.

Hujan deras yang sempat mengguyur pun tak menyurutkan niat para sopir yang telah mengantre sejak pagi ini membatalkan untuk membeli solar.

“Harus mi di antar barangnya ini. Sudah di tunggumi yang punya. Mau tidak mau harus dapat solar,” imbuhnya pria yang sudah tujuh tahun bekerja sebagai sopir ini.

Sayang, jika di SPBU (di Unhas/BTP) sudah disuplai solar, di tempatnya mengantre (SPBU depan Polda) justru belum. Ada satu mobil pertamina datang pada pukul 15.25 Wita, sayangnya yang disuplai bukan solar, melainkan BBM jenis lain.

“Jam 9 (malam) katanya datang. Ini mi juga kita menunggu tanpa kepastian,” paparnya.

Aspirasi Pengusaha

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulselbar, Sumirlan menilai, kondisi ini sangat merugikan seluruh pengusaha angkutan dan juga pemilik barang karena tidak ada mobil yang harus antre 24 jam di SPBU. Jadi ia pun meminta harusnya Pertamina bersikap sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan.

“Karena kalau sopir tidak jalan, berarti mereka tidak makan. Jadi kasihan dampaknya ini, apalagi kalau barang yang cepat busuk, cepat rusak. Dampaknya di rakyat,” sesalnya.

Harusnya, lanjut dia, kalau pertamina sudah tahu kejadian ini, baiknya segera diatasi. Karena transportasi adalah pendukung perekonomian.

“Jadi harusnya kuotanya ditambah. Jangan selalu mengatakan tidak ada stok, karena tugasnya pertamina kan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga,” tegasnya.

Sedikitnya ada 10 ribuan kendaraan di Aptrindo dan lebih dari 50 persennya mandek beroperasi. “Kalau memang solar subsidi ini habis, solar nonsubsidi pun tidak masalah yang penting stoknya ada,” paparnya.

Namun, solar nonsubsidi yang dimaksudnya adalah bukan Dex yang mencapai Rp10.400 per liter. “Kalau modal subsidi itu Rp2.000 dari harga Rp5.150, harusnya solar nonsubsidi ini hanya Rp7 ribu. Jauh sekali dari pada Dex,” bebernya.

Makanya jika solar subsidi dicabut, Sumirlan tak mempersoalkannya asalkan stoknya ada dan terjamin. “Jangan bikin susah kayak begini. Karena biaya transportasi itu sudah disesuaikan juga dengan harga solar yang pakai subsidi ini,” kuncinya. (*)

PT Pertamina MOR VII mengatakan masyarakat Sulsel tak perlu resah dengan menipisnya kuota subsidi. Pertamina mengakui masih terus menyalurkan dan mendistribusikan solar.

Unit Manager Communication and CSR Pertamina MOR VII, Hatim Ilwan, mengatkan sebagai bukti bahwa pertamina terus melakukan pendistribusian solar, dapat dilihat dari data September yang sudah over 17 persen.

“Artinya itu bukti bahwa di tengah keterbatasan kuota tersebut, kami tetap distribusikan,” katanya, kemarin.

Sebab, kata dia, ketahanan solar nasional saat ini hanya sampai 25 hari. Baik persediaan yang masih ada di tangki, maupun yang masih ada di kapal. Hanya memang dengan kondisi itu, Pertamina mengaku harus mempertimbangkan agar kuota tidak terlampau besar.

Apalagi, prediksi konsumsi secara nasional akan meningkat pada Desember. Dia menegaskan, kuota solar di setiap daerah ditentukan pemerintah. Kuota selanjutnya dibagi-bagi per bulan dengan akumulasi berbeda.

Misalnya, Lebaran, Natal, dan tahun baru itu ditentukan kuota khusus. Jika pun komsumsi meningkat, Pertamina tetap menyalurkan. Sehingga ada namanaya overkuota. “Memang ini risiko pertmina untuk ke pemerintah,” katanya.

Kenapa banyak antrean? Hatim menyebut karena memang konsumsi di lapangan yang tinggi. Sementara pihak SPBU dalam hal ini Hiswana Migas juga melakukan skala prioritas untuk mengutamakan langganannya.

Sementara itu, Ketua DPD Hiswana Migas Sulawesi, Hasbidin, mengatakan SPBU memang melakukan pengaturan karena kuota dari Pertamina dibatasi. Jika biasanya setiap SPBU dijatah 16 kiloliter (KL), sekarang hanya 8 KL saja.

Jumlah 8 KL ini diakui setiap harinya tak sampai 1 jam sudah habis. Sebab, semua truk diakui memantau SPBU yang punya solar. Sehingga menumpuk.

Jadi meskipun pertamina sudah menambah dari kuota yang habis, tetap berhati-hati agar subsidi tidak jebol. Sehingga kuotanya dibagi-bagi. “Biasanya kami di setiap SPBU dapat alokasi 16, sekarang 8 saja,” katanya.

Namun, sementara ini pihaknya sedang merapatkan untuk mencari solusi masalah ini. Dia berharap kuota ini harus ditambah pemerintah. Apalagi kondisi akhir tahun ini yang secara pasti konsumsi akan meningkat.

Di samping itu, Hiswana migas selalu mengingatkan kepada SPBU untuk berhati-hati kepada oknum yang nakal. Sebab, memang harus diatur supaya semua dapat. (mum-tam/abg-zuk)

Comment

Loading...