FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Nama mantan Kabiro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras, sempat menjadi sosok fenomenal saat bergulirnya Hak Angket oleh DPRD ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Apalagi setelah kesaksian Jumras saat dihadirkan dalam sidang sebagai terperiksa saat itu. Ia secara terbuka menuding Nurdin Abdullah menerima mahar Rp 10 miliar saat kontestasi di Pilgub 2018. Kekecewaan Jumras terhadap Nurdin Abdullah setelah dirinya diberhentikan dari posisi Kepala Biro Pembangunan Sulsel.
Konflik ini kemudian melebar kemana-mana salah satunya masuk ke ranah hukum.
Kini, Jumras membuat surat yang ditandatangani saat Oktober lalu.
Isinya, berterima kasih kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
Kemudian, surat tersebut ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menpan-RB, dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. (taq)
