"Secara politik konstitusional, posisi MPR RI sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga kepresidenan. Konsekuensinya, Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat Ketua MPR RI memiliki posisi tawar politik yang lebih kuat, dibandingkan seorang menteri yang sejatinya menjadi pembantu presiden. Sehingga di mata rakyat, Partai Golkar akan lebih mendapatkan tempat terhormat," pungkas Supit. (taq)
Airlangga Disarankan Fokus Urus Ekonomi Nasional, Bamsoet Paling Tepat Pimpin Golkar
