Dewan Sayangkan Dana Kelurahan Sia-sia

0 Komentar

Warga mengambil air dari sumur di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Selasa (30/7/2019). Dalam sebulan terakhir warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. FOTO: IDHAM AMA/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menyoroti pengelolaan anggaran Pemkot Makassar. Dana Kelurahan misalnya, selama ini dinantikan, tapi tidak dimanfaatkan maksimal.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, mengaku kecewa dengan tidak maksimalnya Pemkot Makassar menyerap anggaran. Sebut saja dana kelurahan yang ternyata minim realisasi, padahal anggarannya cukup besar.

“Memang sudah ada alokasi anggaran yang disiapkan khusus kelurahan. Tetapi informasi yang kita dapat, belum digunakan atau belum dimaksimalkan. Artinya itu mubazir kalau tidak terpakai,” kata Abdi, Rabu, 6 November.

Anggota Komisi B Bidang Keuangan DPRD Makassar, Nurul Hidayat juga mengaku kecewa karena Pemkot Makassar tidak mampu menyerap anggaran. Apalagi anggaran tersebut berasal dari pusat dan baru pertama kali diterapkan di Makassar tahun ini.

“Pusat pasti akan menyoroti dan jadi pertimbangan untuk memberikan anggaran lagi jika tidak mampu kelola. Pemkot harus evaluasi pengelolaan anggaran hingga tingkat kelurahan,” paparnya.

Kepala Bappeda Makassar, Andi Hadijah Iriani menjelaskan, khusus Makassar, pemerintah pusat mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp54 miliar untuk disebar ke 153 kelurahan. Hanya saja sejauh ini serapannya jauh dari target.

“Sudah ada yang pakai untuk pemberdayaan, tetapi sebagian besar belum dimanfaatkan,” bebernya.

Ia mengaku heran dengan pihak kecamatan dan kelurahan, sebab sudah ada anggaran yang diberikan tetapi malah tidak maksimal digunakan.

“Aturan sudah ada dan jelas bagaimana cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban, termasuk penggunaan anggaran. Jadi camat dan kelurahan harus baca dan pahami aturan,” imbuhnya.

Aturan pengelolaan terkait dana kelurahan sudah ada petunjuknya yakni Permendagri No.130 tahun 2018 yang mengatur pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun 2019. (abd-taq/rif)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...