Iuran BPJS Paling Dikeluhkan Rakyat Saat Ini

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Masyarakat resah. Semua gara-gara rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keresahan itu mereka adukan ke legislator yang sedang reses.

Warga Kecamatan Wajo bernama Herianti Daeng Puji, misalnya. Dia mengaku dengan iuran sebesar Rp25 ribu per orang per bulan saja, sudah sangat terbebani. “Apalagi kalau dinaikkan lagi,” keluhnya kepada anggota DPRD Makassar.

Bukan hanya Herianti saja yang mengeluhkan kebijakan pemerintah itu. Ayu warga Kelurahan Bontoala Parang juga pusing memikirkan kebijakan yang tak pro rakyat.

“Banyak kebutuhan dapur kami harus dipangkas untuk menutupi iuran BPJS,” keluhnya kepada Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar, A Debbie Purnama Rusdin.

Herianti dan Ayu hanya sedikit dari ribuan warga yang mengeluhkan rencana kenaikan iuran BPJS. Debbie Purnama mengungkapkan, selama tiga hari melakukan reses di tiga kecamatan di Kota Makassar, warga sangat khawatir terkait kenaikan iuran BPJS.

“Selalu ada warga yang berharap ada solusi terkait kenaikan iuran BPJS. Menurut saya, ini menjadi isu utama masyarakat yang saya dapatkan,” bebernya, Rabu, 6 November.

Dia berjanji akan menjadikannya catatan untuk dibawa ke rapat paripurna hasil reses DPRD Sulsel untuk diteruskan ke Pemprov Sulsel. “Kebetulan juga saya di Komisi E DPRD Sulsel. Kami akan bahas bersama kembali di komisi,” janji Debbie.

Reses anggota DPRD Makassar juga tak luput dari menerima keluhan soal rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Terutama dari keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga.

Kekhawatiran ekonomi keluarga akan terganggu akibat iuran BPJS Kesehatan yang membebani juga diutarakan kepada Anggota DPRD Makasar dari Fraksi PDIP, Hidayat Nur Samsu.

Legislator termuda di DPRD Makassar itu mengaku, masalah yang paling ditakutkan masyarakat saat ini adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Di hampir semua titik reses, warga mengaku sangat tersiksa apabila iuran BPJS dinaikkan. Ada juga yang sampaikan sistem rujukan yang mempersulit masyarakat,” katanya.

Selain soal iuran BPJS, Hidayat mengatakan, masyarakat juga menitipkan harapan soal gaji honorer atau kesejahteraan guru masih minim.

“Ini akan menjadi pokok-pokok pikiran saat pembahasan dengan pemkot. Kita akan sama-sama pemerintah mencarikan semua solusi,” tambahnya. (taq/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...