Jika Paksakan Premi Kelas III Naik, DPR Ancam Boikot Anggaran Kemenkes

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Menkes Letnan Jendral (Purn) Terawan Agus Putranto mengusulkan konsep subsidi bagi peserta non-PBI kelas III, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Usulan dilaporkan ke Istana.

Ancaman legislator pun kian besar. Mulai dari memboikot pembahasan anggaran BPJS Kesehatan dan Kemenkes, hingga membawanya ke sidang paripurna. Pembentukan pansus, khusus untuk evaluasi kenaikan iuran tersebut.

Terawan memang dicecar puluhan pertanyaan, terutama soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu, 6 November. Semua anggota komisi mengutarakan penolakan atas kenaikan iuran.

Eks Kepala RS Pusat Angkatan Darat ini, tak mampu berbuat banyak. Perpres telah diteken oleh Presiden RI Joko Widodo. Tak ada lagi yang bisa diperbuat, terkecuali perbaikan layanan kesehatan.

“Kami paham masyarakat menjerit, rumah sakit menjerit, pemerintah pun menjerit. Tetapi pemerintah sudah memutuskan lewat perpres. Terobosan baru kami mungkin bisa membantu pelaksanaan layakan kesehatan,” bebernya.

Meski begitu, Terawan mengaku sudah menghubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk memberi subsidi kepada peserta kelas III. Hanya saja, belum ada kepastian. Dia tinggal menunggu komunikasi dari Mensesneg, untuk usulan itu.

Menurut Terawan, apa yang dia lakukan adalah bentuk jawaban atas desakan dari legislator dan masyarakat. Subsidi yang diusulkan untuk meringankan beban peserta kelas III. Tetap naik, tetapi ada subsidi.

“Jadi meski naik, subsidi ada. Jadinya tidak naik. Saya sementara komunikasi dengan mensesneg. Hanya sampai sini kapastias saya untuk berbuat, sisanya bergantung dari hasil komunikasi saya,” bebernya.

Diapun berjanji, akan mengusulkan pembahasan soal BPJS Kesehatan ke Presiden RI Joko Widodo. “Saya coba bicara ke presiden, agar ada rapat kabinet khusus untuk membahas bersama masalah BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dampaknya, akan banyak yang beralih ke kelas III, atas kebijakan ini. Otomatis kebutuhan akan ruang kelas III besar. Makanya, dia meminta rumah sakit menambah fasilitas kelas III untuk bisa men-cover meledaknya penurunan faskes.

Rumah sakit pun harus mampu menyiapkan ruang kelas III yang lebih banyak. Tak boleh ada lagi yang tertolak. Padahal, saat ini dari total 425 ribu tempat tidur di rumah sakit, totalnya kelas III 42 persen.

“Ndak perlu dikit-dikit regulasi. Kalau potensinya besar, pasti rumah sakit akan investasi untuk menambah ruang kelas tiga. Atau kelas di atasnya bisa dipakai dan dirombak jadi kelas III,” ungkapnya.

Terawan menambahkan, penetapan perpres ini sudah melalui beberapa tahapan. Ada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang menghitung dan mengusulkan tarif baru. Kemudian, hasil hitungan itulah yang ditetapkan sebagai tarif baru saat ini.

Deadline Menkes

Wakil Ketua Komisi IX, Ansory Siregar memberi waktu bagi pemerintah untuk membuat keputusan. Dia meminta Menteri Kesehatan, Terawan untuk berkomunikasi dengan jajaran menteri lain dan presiden, terkait evaluasi tarif kelas III.

Masyarakat menjerit. Untuk membayar Rp25 ribu saja sebulan, mereka yang tergolong miskin sudah kesulitan. Apalagi jika harus naik mencapai Rp42 ribu. Pemerintah seolah tutup mata, atas desakan masyarakat.

“Kita ini sudah zalim. Kasihan mereka. Ketika tidak ada keputusan, kami bisa bawa ini ke paripurna. Mohon Pak Menteri, ini desakan dari masyarakat. Aspirasi mereka, agar pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar mereka,” bebernya.

Jika alasannya anggaran, banyak pos yang menurutnya bisa dialihkan ke program kesehatan. Dewan siap menyisir semua anggaran, yang menurutnya bisa dipangkas. Apalagi kebutuhan untuk pembiayaan masyarakat miskin tak butuh banyak.

Termasuk menyisir anggaran di Kementerian lain. Bahkan banyak anggaran yang menurutnya siluman di beberapa instansi, seperti Kemenag, Polri, hingga kementerian lain. “Kami bisa buka-bukaan untuk menyisir anggaran itu. Suara ini akan kami bawa juga ke paripurna,” ungkapnya.

Wakil Ketua lainnya, Nihayatul Wafiroh mengatakan, mengatakan, saat rapat bersama jajaran beberapa menteri, serta komisi XI pada 2 September lalu, memutuskan ada penundaan kenaikan kelas III. Belakangan, tiba-tiba presiden menerbitkan perpres baru.

“Tidak ada gunanya kita rapat di sini. Kami sudah rapat gabungan, ternyata belakangan diputuskan tanpa sepengetahuan DPR. Kita sudah tidak ada artinya lagi, tak lagi dihormati,” beber politisi PKB itu.

“Kami ancam tak akan lagi rapat dengan Menkes dan BPJS Kesehatan. Masyarakat sudah menjerit di bawah. Semestinya kita cari bersama solusi lain, selain harus menaikkan tarif,” tambahnya.

Legislator lainnya, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, kenaikan tairf menurutnya hanya menjadi solusi sementara. Dampaknya hanya bertahan empat tahun, setelah itu BPJS Kesehatan kembali akan mengalami defisit.

Semestinya, untung rugi menurutnya tak lagi dipikirkan oleh BPJS Kesehatan. Soal anggaran pun menurutnya, yang dibutuhkan tak terlalu besar. “Untuk ini tak sampai Rp150 triliun untuk mencover kelas III dari total APBN Rp2.400 triliun,” jelasnya.

PBI Bermasalah
Data peserta penerima bantuan iuran (PBI) ternyata bermasalah. Ada 10 juta lebih anggota kepesertaan PBI, yang mesti dievaluasi dari total 96,8 juta peserta PBI.

Legislator PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo memperlihatkan kartu PBI BPJS Kesehatan, yang dikirimkan sang istri lewat gawai saat rapat Komisi IX dan Kemenkes. Dia heran, masuk dalam daftar sebagai penerima PBI di wilayahnya.

Dia berharap menkes dan BPJS Kesehatan segera membenahi hal tersebut. Penentuan penerima PBI menurutnya bermasalah, lantaran tak sesuai dengan konsidi lapangan. Banyak data yang salah.

“Bahkan ada direktur perusahaan swasta yang masuk dalam PBI. Semestinya ini untuk masyarakat miskin. Harus segera dibenahi nih datanya,” bebernya.

Legislator lainnya, Anwar Hafid berharap data-data tersebut dibenahi. Dia juga meminta agar kenaikan premi kelas III ditunda. Dia meminta agar menkes mencari solusi lain, agar tanggungan masyarakat miskin tak terlalu besar. Legislator asal Sulsel Muh Dhevy Bijak, juga berharap agar tarif ini bisa dievaluasi.

Baca Juga: Rekomendasi Senayan untuk BPJS

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, apa yang mereka berikan untuk peserta PBI, merupakan hasil integrasi mereka dengan Kementerian Sosial. Kemensos yang meng-SK-kan penerima PBI.

Yang jelas, untuk saat ini jumlah PBI yang mereka cover mencapai 96,8 juta warga dari APBN. Kemudian ada 37 juta warga miskin dari APBD. “Total anggarannya mencapai Rp9,8 triliun,” jelasnya.

Menteri Kesehatan RI Terawan, mengatakan masalah ini akan terus diselesaikan. Pihaknya akan berupaya agar PBI sudah tepat sasaran. Di sisi lain, pihaknnya berupaya menekan defisit, terutama untuk pembayaran klaim ke rumah sakit.

“Defisit kita paling besar ada di penanganan penyakit jantung sebesar Rp10 triliun. Kemudian ada juga penanganan ibu hamil dan kandungan sebesar Rp1,7 triliun,” tambahnya.

Bukan Solusi

Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni mengatakan, kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan defisit secara memyeluruh. Hanya bersifat sementara.

Kata dia, usulan yang mereka masukkan saat memberikan pertimbangan kenaikan tarif berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan presiden.

Usulan mereka, untuk PBI dan kelas III tarifnya Rp42 ribu per orang. Kemudian kelas II tarifnya Rp75 ribu. Kemudian khusus kelas I tarirnya Rp120 ribu.

“Sementara di perpres, tarifnya berbeda untuk jelas II dan kelas III. Memang kami sarankan, kalau ini diterapkan, belum bisa menyelesaikan masalah defisit,” tambahnya. (ful/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...