Operasi Yustisi, Tim Gabungan Amankan 500 Botol Miras

0 Komentar

Saat tim menyita miras di warkop yang ditengarai ada praktik prostitusi.

FAJAR.CO.ID, MAROS — Sekitar 500 botol minuman keras diamankan tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri saat melakukan operasi yustisi Kamis dini hari, 7 November di Warung Kopi Wanda di Dusun Nahung Desa Labuaja Kecamatan Cenrana.

Sekretaris Satpol PP, Erhan Haris mengatakan penyisiran ini dilakukan setelah adanya informasi mengenai keberadaan warung kopi yang diduga menjual minuman keras.

“Setelah sempat viral dan dari informasi yang kami terima, kami kemudian menyisir warung kopi di Cenrana,” katanya.

Erhan mengaku pihaknya sudah turun melihat langsung dan tidak menemukan ada praktik prostitusi.

“Tetapi yang kami temukan hanya ratusan botol miras di gunung belakang warungnya. Kami sudah laporkan ke pimpinan dan tentunya itu akan ditindak lanjuti,” katanya.

Diakuinya, timnya memang hanya mendatangi warkop yang ada di Dusun Nahung itu, karena warkop lain sudah tutup.

“Saat ke Cenrana kita hanya mendapati satu warkop yang masih beroperasi karena memang Warkop Wanda ini buka 24 jam. Tetapi saat kita turun itu tidak terlalu banyak sopir truk yang singgah,” katanya.

Hasilnya, kata dia, pihaknya berhasil mengamankan sekitar 500-an botol minuman keras yang telah digunakan.

Diakuinya awalnya tim hanya menemukan beberapa botol kosong di dalam kamar si pemilik warkop.

“Tapi setelah kita sisir ke belakang warkop dan kita menemukan sekitar 500 botol miras yang telah digunakan dan disimpan di dalam karung,” jelasnya.

Akan tetapi, saat diambil keterangannya kata dia, si pemilik warkop mengakui bahwa miras itu biasa dikonsumsi oleh suaminya.

“Katanya itu dikonsumsi oleh suaminya atau untuk kepentingan pribadinya. Tetapi masa suaminya mengonsumsi miras dalam jumlah yang banyak seperti itu kan tidak mungkin ada 500 botol miras,” katanya.

Olehnya itu, dia meminta agar pihak desa segera menindaki warkop tersebut dengan menutupnya. Apalagi sebelumnya ada perjanjian bahwa yang bersangkutan tidak akan menjual miras.

“Ini kan sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan peredaran, memproduksi, mengonsumsi, minuman keras beralkohol, narkotika dan obat-obatan psikotrapika. Dimana sanksi terberatnya bisa sampai penutupan. Apalagi sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa mereka hanya menjual kopi dan tidak akan menjual minuman keras dan melakukan hal yang melanggar hukum,” ungkapnya.

Sehingga saat ini kata Erhan, dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Desa setempat saja. (rin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...