Infografis

Target Beroperasi 2020, Padahal Lahan Belum Beres

1 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Pemerintah menargetkan Kereta Api (KA) jalur Makassar-Parepare beroperasi mulai Agustus 2020. Sayang, hingga kini pembebasan lahan pun tak kunjung tuntas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulmafendi, menjelaskan, untuk memuluskan target itu, kegiatan fisik mulai dilakukan. Khususnya di daerah yang dilalui rel.

“Kita ingin mempercepat pembangunan kereta api ini,” kata Zulfamendi saat menghadiri pembayaran ganti kerugian lahan KA di Kantor Camat Marang, Pangkep, Rabu, 6 November.

Pihaknya berjanji terus menerus mengupayakan agar proses pembebasan lahan bisa lebih cepat. “Hal Ini tentunya akan membantu pembangunan di Sulsel dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tahun depan kita operasikan, walaupun belum sepenuhnya,” paparnya lagi.

Untuk pembayaran ganti kerugian lahan ini, pihaknya menetapkan mekanisme pembayaran dengan melihat lokus tanah yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yakni, jenis tanah.

Pertama tanah yang bersertifikat dengan alas tanah yang sudah jelas. Kedua, tanah yang masuk kawasan hutan lindung. Ketiga tanah yang masuk fasum dan fasos. Keempat tanah yang alas haknya belum jelas atau masih lemah.

“Pembayaran ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kereta api. Kita juga menargetkan tahapan pembayaran ini rampung pada bulan ini juga. Itu sesuai dengan kesepakatan kita waktu rapat, bahwa November ini semua pembayaran sudah selesai,” jelasnya.

Bagi pemilik lahan yang belum setuju dengan harga dari pemerintah, ada mekanisme tersendiri yang mengaturnya.

“Kami ini tidak bisa merubah harga, karena itu sudah ada yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang punya kewenangan dalam menentukan nilai harga tanah yang ditaksir,” paparnya.

Saat ini, dari 2.196 bidang lahan di Pangkep dengan total lahan 203 hekatare, baru lima pemilik yang berkasnya telah rampung diverifikasi dan telah disetujui.

“Insyaallah pekan depan akan ada lebih banyak lagi bidang tanah yang kita selesaikan pembayarannya,” urai Zulmafendi.

Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Sulsel, Dadang Suhendi mengatakan khusus di Pangkep, baru 95 orang yang setuju dengan nilai ganti rugi lahan. Sementara 90 lagi masih diverifikasi berkasnya kemudian menyusul akan dilakukan pembayaran pekan depan.

“Teknis pembayaran ganti ruginya ini ada dua, pertama transaksi secara langsung pemilik lahan. Kedua, pembayaran dititipkan ke Pengadilan secara konsinyasi,” ucapnya.

Progres Lelet

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Wilayah Kabupaten Maros, Rizal Fathoni mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengusulan pembayaran ke Kementerian Keuangan.

“Dalam hal ini Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Semoga minggu depan atau dalam waktu dekat bisa segera dilakukan pembayaran dan penyerahan ke pemilik lahan,” jelasnya.

Jumlah bidang di Maros yang terkena pembebasan lahan sekitar 923 titik. Di dalamnya terdapat 82 fasum dan fasos. Menyoal konsinyasi, 44 bidang lahan sudah masuk ke PN. Diakui Rizal kendala dalam pembayaran ganti rugi ini disebabkan pemilik tanah yang kurang responsif.

Untuk Maros, selain dibangun stasiun, juga akan dibangun depo atau tempat perawatan ringan dan Balai Yasa atau bengkel perawatan.

Rel Terpasang

Pengerjaan rel KA sepanjang 44 kilometer antara Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau hingga Palanro,Kecamatan Mallusetasi Barru sudah rampung, tetapi pembebasan lahan masih menyisahkan masalah.

Dua desa di Kecamatan Tanete Rilau, Desa Pancana dan Desa Lasitae, sekitar 54 bidang tanah belum terbayarkan.

Camat Tanete Rilau, Hudri, mengakui, masih ada sejumlah titik lokasi pembebasan lahan rel kereta api yang belum diselesaikan. Hal ini terjadi saat dilakukan pemindahan jalur dan pelebaran lahan rel kereta saat melewati tebing tinggi.

Laporan dari desa itu ada 54 bidang. Di Desa Pancana 36 bidang dan Desa Lasitae 18 bidang. Informasi yang diterima lokasi yang diklaim warga itu bagian dari kawasan hutan lindung. Tetapi, tentu harus ada penyelesaian yang lebih jelas.

Perkiraan anggaran pembebasan lahan yang belum diterselesaikan di 54 bidang ini mencapai angka Rp5 miliar.
Sementara di lokasi proyek rel kereta api jalur masuk pelabuhan Garongkong masih dalam proses penimbunan.

Dua rangka beton penyangga flyover jalan trans Sulawesi sudah dibangun.
Satker proyek rel kereta api di Barru, Arinova, dihubungi via telepon tak menjawab. Via Whatsup belum direspons.

Pemda Santai

Pengamat ekonomi, Anas Iswanto menuturkan pembangunan yang terus terhambat karena pembebasan lahan mengindikasikan pemda setempat tidak proaktif. Kata dia, justru Kemenhub yang lebih sering turun mengecek kondisi pembebasan lahan yang selalu terkendala.

“Sayang bila proyek kereta api ini progresnya lamban. Padahal ini masuk proyek strategis nasional (PSN) Jokowi,” bebernya.

Anas menduga ketidakseriusan pemda ini karena efek politik yang diseret. Dua wilayah seperti Maros dan Pangkep ini kepala daerahnya sudah hampir berganti. Keduanya juga sudah jelang habis dua periode.

“Walau di akhir periode mestinya tetap serius menuntaskan pembebasan lahan. Agar bisa dikenang ikut menyukseskan proyek kereta api saat tak lagi menjabat,” tuturnya.

Bila proyek ini rampung, efeknya ke perekonomian daerah akan cukup besar. Daerah yang dilalui rel akan menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Juga ini akan memperlancar arus barang maupun penumpang.

“Pengiriman barang makin efisien dan lebih cepat. Tentu bisa memangkas biaya transportasi dan biaya logistik. Tetapi ini kuncinya di kepala daerah yang mesti proaktif membantu,” tukasnya. (fit-rin-rus-fik/abg-zuk)

Comment

Loading...