Infografis

Penerima Bantuan Iuran BPJS Dikurangi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak hanya membebani masyarakat umum. Pemerintah daerah pun sangat terbebani.

Dampak rencana kenaikan iuran BPJS mulai 2020 mendatang, Pemprov Sulsel akan mengurangi penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Pemprov akan mendata kembali masyarakat yang dapat menerima bantuan iuran.

Plt Kadis Kesehatan Sulsel, dr Bachtiar Baso mengatakan, saat ini masih fokus melakukan validasi ulang peserta PBI. Pemprov menanggung sekitar 1.735.222 peserta kuota PBI. Sistemnya menggunakan dana sharing dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau mengikuti kenaikan (iuran) rasanya sangat berat. Harus menambah lagi Rp187 miliar. Saat ini kami sudah anggarkan Rp191 miliar. Sulit rasanya menambah anggaran lagi,” ungkapnya kepada FAJAR, Kamis, 7 November.

Opsi terbaik yang dilakukan dengan validasi ulang. Dinas Kesehatan akan melakukan penyisiran data dan uji publik. Validasi data diperkirakan butuh waktu sekitar dua bulan. Masih ada waktu sebelum kenaikan iuran diberlakukan.

Pendataan dilakukan tim dari Dinas Sosial dan diback-up penuh Dinas Kesehatan. “Kita yakin ada yang sudah tidak berhak masuk PBI,” katanya.

Pada Hari Kesehatan Nasional, 12 November nanti, kata Baso, pemprov akan memanggil BPJS Kesehatan. Pemprov akan berdialog bersama gubernur. “Kita harap ada solusi nanti,” tuturnya.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel Bidang Kesra, Muh Irfan AB berharap pemerintah merevisi kembali rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Kenaikannya yang cukup besar, membebani APBD. Tentu, anggaran juga akan naik berlipat.

“Pemprov itu sharing 40 persen, 60 persen kabupaten/kota. Kita harap ini dikaji ulang. Apalagi sudah jadi sorotan juga di DPR RI. Semoga dibatalkan kenaikannya,” tukasnya.

Naik Dua Kali Lipat

Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp88 miliar pada RAPBD 2020. Usulan anggaran ini naik dua kali lipat dari alokasi anggaran PBI yang tahun ini sebesar Rp48 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Naisyah Tun Azikin, kepada FAJAR, mengatakan, kenaikan usulan itu seiring rencana kebijakan pemerintah menaikkan 100 persen premi BPJS Kesehatan.

“Saat ini ada sekitar 175 ribu peserta PBI BPJS di Makassar. Anggaran Rp88 miliar kita usulkan mengacu pada kebijakan pemerintah,” ujarnya, Kamis, 7 November.

Naisyah berharap usulan kenaikan PBI BPJS ini bisa diterima di DPRD. Pihaknya sudah memperhitungkan dengan PBI BPJS 2019.

“Acuannya ada pada premi yang naik 100 persen. Semoga Rp88 miliar bisa meng-cover para peserta BPJS. Karena sesuai pembagian kami siapkan 60 persen dan sisanya ditanggung oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya. (*)

Comment

Loading...