Pengajuan Turun Kelas Membeludak, Imbas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,BOYOLALI– Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik dua kali lipat per 1 Januari 2020. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, 29 Oktober lalu.

Lewat perpres ini, beban iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) naik lebih dari 100 persen persen.

Dampaknya, sejumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten Boyolali mulai mengajukan penurunan kelas ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Pengajuan rata-rata dilakukan peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Wiwik Ari Susilowati misalnya. Peserta JKN-KIS asal Kabupaten Klaten ini sudah mengajukan penurunan kelas perawatan. Dari kelas I ke kelas III. Setelah dia mendengar kabar adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Ya berat kalau tetap di kelas I. Saya ada empat peserta program JKN-KIS untuk PBPU. Padahal penghasilan suami tidak menetap. Ya terpaksa ini mengajukan turun ke kelas III,” ujarnya, kemarin (7/11).

Lain halnya Bambang Sri, warga Kecamatan Simo, Boyolali. Dia mengaku kelimpungan karena baru mendaftar program JKN-KIS jalur PBPU, tiga bulan lalu. Dia mendaftar kelas I. “Ingin turun kelas tapi belum bisa. Karena prosedurnya harus setahun dulu jadi peserta,” keluhnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Boyolali yang juga membawahi Kabupaten Klaten Juliansyah mengaku sudah banyak peserta JKN-KIS yang mengajukan penurunan kelas. Minimal per hari, sejak akhir Oktober, dua orang mengurus penurunan kelas.

Bahkan pekan pertama November ini, dari rata-rata 152 kunjungan per hari, 10 di antaranya mengurus pengajuan turun kelas. “Pengajuan penurunan kelas paling banyak terjadi pada peserta kelas II ke kelas III,” terangnya.

Sejauh ini belum ada rekapitulasi jumlah total peserta turun kelas. Sebab pengajuan ini masih terus berlangsung hingga akhir tahun. Ditambahkan Juliansyah, pengajuan penurunan kelas merupakan hak peserta.

“Peserta yang sudah mendaftar JKN-KIS tidak bisa mengundurkan diri. Jika peserta berhenti membayar iuran, dicatat sebagai tunggakan. Wajib membayar denda 2,5 persen dari total biaya rumah sakit saat rawat inap,” jelasnya.

Di Kota Susu, terdapat 890.000 peserta JKN-KIS. Bekerja sama dengan sepuluh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan di Klaten, jumlah peserta JKN-KIS mencapai lebih dari satu juta orang. Bekerja sama dengan 11 rumah sakit negeri maupun swasta. (rs/wid/per/JPR)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...