Jabatan Eselon Tunjangannya Lumayan Tinggi, Dinilai Perlu Dipangkas

0 Komentar

Perampingan birokrasi tidak sekadar dengan pemangkasan eselon, bisa juga hapus SKPD tidak relevan dengan kondisi daerah. Ilustrasi Foto: Fajar/dok.JPNN.com

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan John Palinggi mendukung langkah Presiden Jokowi menerapkan reformasi birokrasi dengan cara pemangkasan jabatan eselon. Dia yakin, kebijakan tersebut akan membawa tatanan birokrasi ke arah yang lebih baik.

John juga sepakat dengan rencana pemerintah memangkas eselon III dan IV di rantai birokrasi. Ia optimistis kebijakan itu akan membuat kinerja ASN lebih efektif.

“Jadi, cukup ada Eselon I dan II, sementara III dan IV dihapus saja. Karena tunjangan jabatan eselon tinggi. Juga fasilitas jabatan memakan uang negara yang tidak sedikit. Kalau terlalu banyak jenjang birokrasi, tantangannya pun semakin besar dan tidak bisa cepat melayani,” kata John di Jakarta, Sabtu (9/11).

Dikatakan juga, aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, tak pantas menerima gaji dan sejumlah fasilitas dari negara.

Menurut John, ASN harus mampu melayani masyarakat dengan baik, bukan malah susah ditemui rakyat.

“Gedung dan fasilitas, bahkan gaji ASN itu kan berasal dari uang rakyat. ASN harus terbuka melayani rakyat. Turun ke bawah menemui rakyat dan tidak susah untuk ditemui. Banyak terjadi di Indonesia, kalau sudah jadi pejabat susah menemui atau ditemui masyarakat,” ujar John.

Pria yang juga menjabat Sekjen BISMA, wadah kerukunan lintas agama ini mencontohkan persoalan kemacetan yang mungkin sudah mengemuka sejak 20 tahun lalu. Sampai saat ini belum juga dapat terselesaikan.

“Sementara rakyat sengsara di jalan, pejabatnya pakai voorijder supaya bisa cepat jalan, tidak pantas begitu. Jangan banyak orang menikmati jabatan, tetapi tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, malah mempersulit,” pungkas John. (gir/jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...