Jokowi Tak Henti-hentinya Didesak Terbitkan Perppu untuk Kembalikan Muruah KPK

0 Komentar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak henti-hentinya diminta untuk memikirkan agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Hal ini tidak lain demi mengembalikan muruah KPK.

“Seharusnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu mengembalikan posisi KPK sebagai lembaga independen,” kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar saat dikonfirmasi, Senin (11/11).

Fickar menuturkan, tidak tepat jika Presiden Jokowi memikirkan siapa saja orang yang pantas menduduki posisi Dewan Pengawas. Karena elemen masyarakat diminta untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Seharusnya jika Perppu menunggu putusan Judicial Review (JR) MK, seharusnya pembentukan Dewan Pengawas juga harus menunggu putusan JR,” sesal Fickar.

Pembahasan Dewan Pengawas KPK sempat nenyeruak ke publik setelah muncul dua nama yakni Antasari Azhar dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut mengisi kursi itu. Namun, Presiden Jokowi masih enggan menyebut siapa saja orang yang akan menduduki posisi Dewan Pengawas.

Oleh karenanya, Fickar berharap kepala negara seharusnya dapat fokus untuk menerbitkan Perppu yang bisa mengembalikan muruah lembaga antirasuah seperti dahulu kala.

“Saya cenderung mendorong Presiden mengeluarkan Perppu mengembalikan pada posisi KPK semula sebagai lembaga yang independen,” pungkas Fickar. (jpg/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...