Memutar Haluan Koperasi

0 Komentar

Menyambut Munas Dekopin di Makassar

Oleh: Mulawarman (Alumni Unhas)

FAJAR.CO.ID — Beberapa hari ke depan, Dekopin akan Munas. Banyak agenda yang akan dibicarakan terkait pengembangan Koperasi ke depan. Tulisan ini akan menjadi bagian di antara pentingnya ide perubahan koperasi.

Dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Mohammad Hatta menyebutkan bahwa pasal ini sendi utama ekonomi politik Indonesia yang wujudnya dalam bentuk koperasi.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur (Pasal 3).

Dalam sejarahnya, kita tahu bahwa kehadiran koperasi sangat kental dengan semangat perlawanan, kemandirian, dan kedaulatan masyarakat Nusantara atas dominasi penjajah. Para pemimpin di negeri ini yakin dengan kekuatan ekonomi sendiri dalam bentuk koperasi, Indonesia bisa membangun negaranya, tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Berbekal semangat independensi itu, dan diperkuat dengan gotong royong, akhirnya bangsa ini bisa merdeka; dengan koperasi sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, apakah koperasi di Indonesia masih penting? Bagaimana memajukan koperasi ke depan?

Menurut data sementara Kemenkop UKM, jumlah koperasi per Desember 2018 adalah 126.343 unit. Jumlah ini tersebar di 33 provinsi Indonesia, terbanyak di pulau Jawa hampir 50% dari total keseluruhan, (48.611 unit). Sisanya tersebar di pulau lainnya di Indonesia secara bervariatif. Hanya saja, dari besaran itu, kontribusinya diklaim telah meningkat sebesar 4,4%. Memang alokasi anggaran yang disediakan pemerintah relatif masih kurang yaitu hanya 927 miliar yang dibagi atas tiga prioritas, yaitu untuk kelembagaan birokrasi, peningkatan UKM, dan Koperasi.

3 Program pemerintah dalam bentuk Reformasi Total Koperasi yang digulirkan sejak 2014 berupa reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan, kenyataannya program ini masih terjebak dalam formalitas, seperti penutupan koperasi yang diklaim telah berdampak pada peningkatan PDB nasional, yaitu dari 1,71% pada 2014 pada 2018 menjadi 4,4%. Dengan besaran itu seharusnya koperasi sudah bisa setara dengan sistem kerja sektor perbankan dan perusahaan-perusahaan asuransi (4,34%), nyatanya, kinerja koperasi belum bisa disandingkan. Lebih lagi dengan mutu kelembagaan maupun SDMnya.

Putar Haluan

Untuk itu, perlu langkah-langkah yang tidak biasa mengatasi permasalahan klasik koperasi ini. Saya menyebutnya langkah perubahan itu sebagai putar haluan manajemen koperasi (turnaround). Konsep ini diyakini lebih cocok dengan kondisi dunia perkoperasian yang masih punya harapan, dengan asset yang cukup baik dari segi resources, maupun peluang dan kesempatan. Langkah putar haluan ini berusaha mengoptimalisasi seluruh potensi yang masih ada untuk kemajuan koperasi di masa mendatang.

Pertama, dari segi dukungan, koperasi ini masih dibutuhkan. Artinya, peluangnya masih bagus. Baik dukungan dari masyarakat, pemerintah, maupun pengusaha. Sebagai penyedia simpan pinjam, koperasi terbuka bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang belum bankable. Hanya saja, langkah perubahan tidak dapat setengah-tengah, harus terintegrasi dari seluruh stakeholders koperasi, mulai dari anggota sendiri, Dekopin, Kementerian, perbankan, dan kalangan pengusaha. Bila selama ini, Dekopin kerap berbeda jalan dengan Kementerian, maka harus dibangun komunikasi yang lebih baik. Demikian juga, dengan kalangan perbankan, koperasi harusnya didukung sebagai mitra strategis dalam penyaluran kredit ke masyarakat, bukan dilihat sebagai kompetitor.

Kedua, adanya bisnis inti (core business). Sejauh ini inti bisnis koperasi yang berkembang adalah simpan pinjam. Namun itu saja tidak cukup, perlu diarahkan pada sektor yang lebih produktif. Bila selama ini bantuan pinjaman diarahkan kepada orang perorang untuk keperluan konsumtif harian, maka Koperasi harus memberikan prioritas pada bantuan permodalan bagi pelaku UKM. Di samping itu, langkah dukungan itu bisa berupa terlibat secara langsung menjadi aktor ekonomi, dengan caranya membuka gerai/toko swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Gerai toko ini baik dalam bentuknya yang konvensional maupun digital di Marketplace, seiring dengan Industri 4.0. Para anggota koperasi itulah yang mengelolanya.

Ketiga, tim manajemen koperasi yang solid. Masalah SDM dan manajemen seringkali dituduh sebagai alasan klasik. Padahal, soal ini bukan tidak mampu diatasi, hanya soal political will dari semua pihak, terutama leadership. Model kepemimpinan birokrasi yang lamban, tidak kreatif, maunya dilayani, masih menjadi tantangan di koperasi. Untuk itu, perlu perubahan manajemen leadership untuk dapat melakukan perubahan. Leadership itu tidak hanya memberi intruksi, namun juga memberikan contoh terbaik dalam manajemenya.

Keempat adalah sumber baru pembiayaan. Saat ini, pembiayaan berasal dari anggota dan untuk anggota. Di luar itu pemerintah menyediakan Dana Bergulir maupun pemberdayaan dari Kemenkop. Yang paling utama dana koperasi dari anggota sebagai realisasi asas kemandirian dan kekeluargaan. Hanya saja, masalah yang terjadi adalah rendahnya motivasi anggota baik yang menyimpan maupun yang minjam. Untuk itu, penerapan reward and punishment ini penting untuk efektifitas aturan.

Hal penting adalah bila koperasi sudah mengembangkan langkah kedua, yaitu memperluas inti bisnisnya dengan usaha yang produktif, problem pembiayaan dipastikan dapat lebih mudah diatasi. Gerai-gerai koperasi baik offline maupun online yang menyediakan setiap kebutuhan masyarakat akan menjadi sumber pembiyaan baru yang produktif bagi kelangsungan koperasi itu sendiri. Untuk itu, manajemen perubahan putar haluan itu harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan dari setiap indikator pendukung koperasi yang ada. Semoga

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...