Ranperda APBD 2020 Bone, Ini Catatan Kritis Golkar

Senin, 11 November 2019 18:19

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Pemerintah Kabupaten Bone telah menyerahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone, Senin (11/11/2019).

Ada beberapa catatan kritis dari Fraksi Partai Golkar soal nota keuangan RAPBD tahun 2020 itu. Mulai dari Aspek Pendapatan Daerah, Aspek Kebijakan Umum Belanja Daerah, dan Aspek Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bone, dr Andi Ryad Baso Padjalangi S Ked mengatakan, pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1,87 triliun. Pemerintah Kabupaten Bone dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan.

“Jika mencermati postur keuangan RAPBD 2020 terlihat bahwa sumber pendapatan utama daerah masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga kami berpandangan bahwa kondisi ini harus dapat diimbangi oleh Pemda dengan cara memaksimalkan potensi-potensi lokal yang ada,” katanya.

Kata dia, potensi lokal itu misalnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sebab, diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor tersebut.

Kemudian untuk aspek kebijakan umum belanja daerah, aspek ini tutur Ryad diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemeintahan pilihan. Dalam hal alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,27 triliun yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

“Perlu kami tekankan bahwa dalam penyusunan pada aspek belanja ini pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan Dana Mandatory Spending (kewajiban alokasi belanja yang diatur oleh Undang-Undang),” tegas Ryad.

Bagikan berita ini:
7
9
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar