Ranperda APBD 2020 Bone, Ini Catatan Kritis Golkar

Senin, 11 November 2019 18:19
Belum ada gambar

Ketua KNPI Bone itu menjelaskan, belanja wajib tersebut terdiri atas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, kesehatan sebesar 10 persen, Infrastruktur 25 persen, anggraran BPSDM sebesar 0,16 persen, Inspektorat 0,5 persen.

“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, maka kami membutuhkan tanggapan terkait dengan bagaimana pengalokasian dana mandatory spending tersebut? Apakah telah memenuhi besaran yang ditentukan atau tidak? mengingat sifatnya merupakan kewajiban daerah dan ada sanksi jika tidak dipenuhi. Atau jika belum, strategi apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan tersebut?” tanya Ryad tegas

Itu juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi mandatory spending, terutama untuk infrastruktur.

Sedangkan, untuk Aspek Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah. Pada aspek ini, sebagaimana telah disampaikan Bupati Bone sebelumnya bahwa pembiayaan daerah diarahkan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dari Silpa tahun lalu guna menutupi defisit. Disamping itu juga diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sulselbar.

“Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Golkar berharap agar dilakukan maksimalisasi penyertaan modal tersebut, mengingat pada kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Bone berada pada posisi ke-10 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel terkait penyertaan modalnya di Bank Sulselbar,” bebernya. (gun) 

Komentar


VIDEO TERKINI