Yamitema Tirtajaya Laoly Putra Yosanna Laoly Dipanggil KPK, Terkait Kasus Suap Ini

0 Komentar

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp 200 juta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Yamitema Tirtajaya Laoly yang merupakan putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Anak ketiganya itu adalah Direktur PT Kani Jaya Sentosa.

Yamitema akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IA (Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari),” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (11/11).

Adapun dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga turut memanggil istri Dzulmi Eldin, Rita Maharani Dzulmi Eldin. Ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpg/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...