"Lihat konsep pemaparan menhan halaman empat (di bahan tertulis), tetapi mungkin terlompat," ujar Syarif di rapat. Jadi, Syarif meminta menhan dipersilakan memaparkan kembali karena terjadi lompatan pemaparan sehingga seakan-akan tidak terpaparkan.
"Persilakan saja menhan dan saya kira menhan juga siap memaparkan. Saya pikir ini bijaksana," kata politikus Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan memang kesepakatan sudah diambil saat kapoksi melakukan rapat.
Namun, ujar dia, jika anggota komisi merasa ada hal yang perlu disampaikan, kalau bisa keputusan untuk menyampaikan atau tidak diputuskan menhan saja.
"Karena beliau paham juga hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka atau tertutup," ujarnya.
Meutya pun kemudian mengambil keputusan karena merasa telah terjadi kesepakatan. "Menhan silakan menambahkan jika dirasa dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia mohon untuk tidak disampaikan," ujar Meutya.
Prabowo Subianto kemudian berbicara lagi. Menurut dia, memang persoalan APBN sudah umum. Siapa pun bisa mempelajarinya.
Namun, sebagai penyelenggara bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya selalu hati-hati. "Sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya," ujar Prabowo.
Menurut dia, dalam bicara soal anggaran yang penting pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting pemerintah diawasi. Yang penting lembaga legislatif benar-benar menguasai.
