Pendaftaran CPNS Hari Pertama, Ini Formasi Paling Banyak Pelamar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Antusias masyarakat mengikut tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 sangat tinggi. Tercatat, hingga pukul 16.40 sudah ada 9.103 pelamar yang sudah memasukkan lamaran. Formasi penjaga tahanan (pria) Kementerian Hukum dan HAM menjadi favorit pilihan pelamar pada hari kedua pendaftaran kemarin (12/11).

Sudah ada 1.051 pelamar yang memilih formasi penjaga tahanan. Kemudian, formasi favorit kedua adalah pelaksana/pemula pemeriksa keimigrasian (pria) dengan 426 pelamar dan penjaga tahanan (perempuan) sebanyak 378 pelamar di posisi ketiga. Dengan jumlah tersebut Kemenkumham menjadi instansi dengan peminat terbanyak.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa peminat CPNS luar biasa. Meski begitu, dengan meningkatnya pelamar, praktis semakin tinggi pula persaingan. Tjahjo mengimbau agar peserta bisa mempersiapkan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Wajar peminat formasi penjaga tahanan (pria) yang tinggi. Sebab, lowongan yang dibutuhkan banyak. Yakni, berjumlah 2.875 orang yang akan disebar di kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia. Ditambah, kualifikasinya hanya lulusan SMA.

Dia mengatakan untuk urusan teknis server pendaftaran, merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia menjelaskan BKN secara berkala melakukaan update sistem untuk menjaga kelancaran proses pendaftaran CPNS 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengklaim sistem pendaftaran aman, tidak lelet. Pihaknya sudah menyiapkan kebutuhan penyimpanan data sebesar 5 terabyte dan bandwidth 5 gigabyte. ”Bandwidth baru terpakai 2 gigabyte. Masih banyak ruang. Tahun lalu yang terpakai 4,3 gigabyte,” kata Bima.

Sementara itu, Tjahjo lantas mengomentari soal penurunan nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD). Dia menegaskan penurunan penurunan passing grade itu bukan berarti pemerintah menurunkan kualitas PNS baru tahun ini. ”Karena ada soal-soal radikalisme masuk,” katanya di kantor Wakil Presiden kemarin (12/11). Termasuk juga soal isu kebangsaan dan lainnya.

Dia juga mengatakan penurunan passing grade hasil dari evaluasi rekrutmen CPNS 2018 lalu. Pada saat itu banyak peserta yang tidak lulus passing grade. Sehingga lowongan yang dibuka kosong. ’’Kemarin (tes CPNS 2019, Red) tuh sampai ada beberapa kabupaten kota enggak ada yang lulus,’’ tuturnya.

Kondisi tersebut tentu membuat instansi kasihan. Sebab mereka pada dasarnya membutuhkan pegawai baru. Namun passing grade yang ditetapkan ternyata terlalu tinggi. Untuk itu akhirnya Kementerian PAN-RB menurunkan passing grade. Kemudian memasukkan soal tentang wawasan kebangsaan, Pancasila, serta radikalisme.

Deputi bidang SDM Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, batas tersebut merupakan hasil perhitungan dari materi yang sebelumnya telah diujicobakan. Diakuinya, besaran ambang batas nilai memang berbeda setiap tahun. Hal itu tergantung dari hasil ujicoba materi di tahun-tahun tersebut.

”Kami melihat bagaimana setelah diujikan soal tersebut. Realitasnya seperti passing gradenya seperti itu. Setelah diujicobakan di berbagai daerah, itu adalah nilai terbaik,” tuturnya ditemui usai acara Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, kemarin (12/11).

Penuruan ini biasanya suka dikaitkan dengan kualitas soal yang nanti diujikan. Banyak yang sudah was-was jika soal bakal lebih sulit dari sebelum-sebelumnya. Terkait hal tersebut, Setiawan tak mengiyakan maupun mengelak. Dia hanya memastikan jika kualitas soal lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian, bagi peserta yang sudah lulus ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes CPNS 2018, pihaknya memperbolehkan untuk memilih. Apakah mengikuti tes kembali atau tidak. Jika tidak, maka nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk “bertarung” melawan pelamar lainnya di tahun ini. Dengan syarat, yang bersangkutan melamar dengan kualifikasi dan pendidikan yang sama.

Sebaliknya, kalau seandainya mereka ingin memperbaiki, pintu terbuka lebar. Tak perlu risau, nilai turun karena nilai yang paling tinggi yang akan diambil sebagai acuan.

Sementara itu, disinggung soal kementerian/lembaga yang masih belum mengajukan formasi CPNS-nya, Setiawan mengatakan, semua sudah tuntas. Hanya saja, jika ada yang masih belum membuka secara resmi, dia menduga adanya perbaikan-perbaikan kecil yang harus diselesaikan. Menurutnya hal itu tak jadi soal, karena masa pendaftaran juga masih panjang. ”Kita harapkan sehari dua hari selesai,” ungkapnya.

Lalu, untuk kementerian yang harus merger pun tak ada kendala. Dia mencontohkan, Pendidikan Tinggi yang harus dilebur dengan Kementerian Pendidikan. Formulasinya sudah dirampungkan. ”Karena sebagian besar dosen. Ketika masuk dikbud, semua masuk formasi dikbud,” jelas pria yang akrab disapa Iwan tersebut.

Sementara, untuk Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pun sama. Hanya beda jenis formulasi. ”Ada sebelas (formasi, red) kalau tidak salah,” sambungnya.

Tangkal Radikalisme ASN

Seleksi CPNS ini juga akan dijadikan pintu untuk menyisir calon abdi negara yang berpotensi membawa paham radikal. Setiawan menjelaskan, ada beberapa tahapan yang bisa digunakan. Pertama, tes kompetensi dasar. Pada tahapan ini, ada tes wawasan kebangsaan. Dari sana, maka bisa dilihat mana yang berpotensi dan tidak.

Kemudian, diteruskan pada tes kompetensi bidang. ”Di sini kita lihat juga. Sebelum diangkat jadi PNS pun ada prajabatan. Kita lihat lihat,” tegasnya.

Begitu selektifnya penerimaan calon abdi negara terhadap paparan radikalisme ini akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya, soal indikasi paham radikal yang sudah menyebar di tubuh ASN saat ini. Pihaknya bahkan membuat kesepakatan bersama dengan 10 kementerian/lembaga dalam rangka pananganan radikalisme di tubuh ASN.

Setiawan menampik tegas isu tersebut. Dia mengatakan, upaya ini justru untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi. Meski, dia tak memberikan jawaban pasti soal ada atau tidaknya ASN terdeteksi radikal sejauh ini. ”(Ada yang terdeteksi radikal? red) Belum tahu. Tapi yang jelas ini kan kembali ke UU ASN. Di sana jelas, seorang pegawai ASN itu harus patuh pada empat pilar seperti UUD’45 dan Pancasila,” paparnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menambahkan, pihaknya akan memberikan fasilitas untuk menseleksi indikasi radikalisme pada ASN. Salah satunya, melalui penyediaan portal khusus yakni aduanasn.id.

Dia mengatakan, dengan fasilitas aduan ini, setiap orang bisa melaporkan soal unggahan ASN di media sosial atau situs internet yang bernada kebencian terhadap suatu ras, agama, golongan tertentu. Unggahan tersebut bisa berupa teks, rekaman, gambar atau video yang memuat pendapat bernada radikalisme negatif yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap dasar dan filosofi negara. Dalam keterangan situs, hal yang dilaporkan meliputi beberapa kategori, yakni Intoleransi, Ideologi Anti-Pancasila, Anti-NKRI, dan Radikalisme.

”ASN itu garda terdepan pendukung utama jalannya pemerintahan dan negara. Dalam hal ini kita membantu ASN betul-betul bekerja dalam wawasan kebangsaan yang kuat, dalam satu tim, dalam satu semangat soliditas yang kuat,” jelasnya.

Kendati begitu, laporan tak sertamerta ditindak tegas. Pemerintah akan menelaah terlebih dahulu aduan tersebut. Apakah hal tersebut dilakukan secara sadar atau tidak sengaja dilakukan. Jika memang positif melanggar UU ASN, maka tim satgas yang dibentuk lintas kementerian/lembaga ini akan memberikan rekomendasi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tempat ASN bernaung. Artinya, sanksi bukan diberikan dari pusat. (jpg/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...