Risma Mutasi Jabatan Strategis

0 Komentar

TANTANGAN BARU: Chalid Buhari (kiri) dan Ikhsan setelah pelantikan di balai kota kemarin. Dua pejabat tersebut akan menempati posisi baru. (Hariyanto Teng/Jawa Pos))

FAJAR.CO.ID,SURABAYA– Jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemkot Surabaya berganti kemarin (11/11).

Mulai kepala dinas pendidikan, dinas sosial, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR), hingga dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Total ada 37 pejabat yang berganti. Perinciannya, 12 orang mendapatkan promosi dan 25 orang rotasi.

Supomo yang sebelumnya menjadi kepala dinas sosial diberi mandat untuk menjabat kepala dinas pendidikan menggantikan Ikhsan.

Suharto Wardoyo alias Anang yang sepuluh bulan terakhir menjabat staf ahli wali kota diperintahkan untuk menjadi kepala dinas sosial.

Sementara itu, Chalid Buhari yang sebelumnya menjabat kepala dinas DPRKP CKTR dipindah menjadi kepala dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH). Kepala DPRKP CKTR hingga saat ini belum ditunjuk.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa Supomo selama ini sudah terbiasa merawat anak-anak. Dengan begitu, menangani persoalan anak-anak di dunia pendidikan bukan hal baru bagi dia. ”Anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan. Sudah biasa ngopeni itu,” kata Risma setelah pelantikan di balai kota kemarin.

Namun, bukan hanya itu yang harus dilakukan Supomo. Menurut Risma, Surabaya ke depan juga harus menyiapkan diri untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Terutama menyangkut kebutuhan ruang kelas untuk menjamin daya tampung, fasilitas penunjang, dan keperluan anak didik.

”Memang ini agak berat karena kita harus siapkan penerimaan murid baru tahun depan,” ungkap Risma.

PPDB tahun ini sempat diwarnai kebijakan baru terkait dengan zonasi sekolah. Gara-gara aturan tersebut, para siswa bersaing dengan pertimbangan utama kedekatan sekolah dengan rumah tinggal. Masalah kian bertambah saat orang tua murid yang hendak masuk SMP negeri memprotes kebijakan tersebut. Sebab, jarak mengalahkan kepandaian murid untuk bisa diterima di sekolah-sekolah tertentu.

Karena ada demo besar-besaran itu, pemkot pun bersurat ke pusat dan akhirnya memutuskan untuk menerima para siswa tersebut. Imbasnya, daya tampung awal di SMP negeri tak mencukupi.

Semestinya sesuai dengan aturan, sekolah hanya menampung 32 siswa tiap rombongan belajar. Tapi, akhirnya ada yang sampai 40 anak dalam satu rombel. Masalah tersebut diselesaikan dengan membangun ruang kelas baru.

Terkait dengan penunjukan Anang sebagai kepala dinas sosial, Risma mengungkapkan bahwa dirinya sudah meminta Anang untuk lebih sering turun ke lapangan. Sebab, selama ini Anang yang sebelumnya menjabat kepala bagian hukum Pemkot Surabaya dianggap lebih sering berada di balik meja.

”Kamu harus banyak turun ke lapangan, bukan pencitraan lho ya. Karena kalau enggak turun ke lapangan, tak tahu yang sebenarnya terjadi,” kata Risma. Anang sempat menjabat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebelum dipindah menjadi staf ahli wali kota.

Anang menuturkan, dirinya akan rajin turun ke lapangan untuk mengetahui persoalan. Selain itu, kerja di dinsos adalah kerja sekaligus ibadah. ”Iya. Di binsos banyak pahalanya,” kata alumnus Universitas Airlangga itu.

Dinsos membawahkan sejumlah unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Meliputi UPTD Liponsos Keputih yang menampung seribu lebih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Ada juga UPTD Kampung Anak Negeri yang membina anak jalanan dan anak putus sekolah. Para lansia juga ditampung di Griya Werda. Selain itu, ada Pondok Sosial Kusta di Babat Jerawat.

Selama menjadi staf ahli, Anang mengaku membuat banyak kajian hukum. Terutama untuk rancangan peraturan daerah (raperda). Beberapa di antaranya telah dia selesaikan. Misalnya, raperda pencegahan dan bahaya kebakaran, izin lingkungan, hingga usaha pemondokan atau kos-kosan. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...