Akhirnya! Honorer di Makassar Nikmati Gaji Rp3 Juta per Bulan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemkot Makassar memastikan kenaikan gaji para honorer atau tenaga kontrak. Kisarannya antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Evaluasi gaji bagi tenaga kontrak diutarakan oleh Sekretaris Daerah Pemkot Makassar, Muhammad Ansar. Kebijakan ini menyusul adanya anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hanya diperuntukkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). “Paling minimal Rp1,5 juta. Namun, idealnya setelah kita hitung tenaga kontrak, semestinya digaji Rp3 juta per bulan,” ungkap Ansar, Rabu, 13 November.

Dia menjelaskan sistem pemberian gaji untuk tenaga kontrak belum final. Besarannya masih mempertimbangkan opsi seragam atau menyesuaikan bidang atau beban kerja.

“Ini yang masih kita diskusikan, karena masing-masing tenaga kontrak punya beban kerja yang beragam. Misalnya, mereka yang paling banyak waktunya di lapangan. Ada juga yang jam kerjanya tinggi,” katanya.

Kenaikan gaji untuk tenaga kontrak juga telah diatur pada APBD 2020 mendatang. Besaran dari kenaikan itu, kata Ansar, diambil dari biaya honor yang dipastikan dihapus pasca penerapan TPP.

“Jadi alokasi anggaran untuk honor sudah dihapus. Kita alihkan untuk gaji tenaga kontrak,” terangnya.

Kepala Bappeda Makassar, Andi Hadijah Iriani, mengungkapkan, dari hasil perhitungan 8.700 tenaga kontrak, pihaknya sudah menganggarkan Rp400 miliar. Anggaran itu sudah final.

“Sementara TPP PNS yang sebelumnya diperkirakan Rp400 miliar difinalkan menjadi Rp303 miliar,” terangnya.

Akan tetapi, sistem pembagian gaji untuk tenaga kontrak belum bisa difinalkan. Kata Hadijah, pihaknya sempat mengusulkan semua gaji tenaga kontrak rata Rp3 juta tanpa ada honor per kegiatan.

“Atau gaji di bawah nilai itu (Rp3 juta, red) tetapi ada biaya tambahan seperti honor per kegiatan,” kata Hadijah.

Lebih besarnya alokasi anggaran untuk gaji tenaga kontrak dibanding TPP ASN, kata Hadijah, tak lepas dari jumlah tenaga kontrak mencapai 8.700 orang.

Jangan Asal Naik

Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menilai, Pemkot Makassar tidak boleh serta merta menaikkan gaji para honorer. Mesti ada kajian bersama dengan DPRD.

Dia mengakui, pemkot adalah pengguna anggaran sepenuhnya, tetapi mesti ada sharing dengan DPRD. “Itulah dari awal kami meminta ke pemkot, desain keuangannya seperti apa. Itu alasannya menaikkan (gaji honorer) apa tujuannya,” katanya.

Politikus PDIP itu berharap pemkot membicarakan dahulu kebijakannya itu dengan DPRD. “Kita kan bicara mengenai asas kemanfaatan. Jangan asal menaikkan saja. DPRD berhak mengetahui semua, sebab fungsi kepengawasan itu adalah DPRD,” tambahnya. (rdi-taq/fajar)

Anggaran TPP ASN: Rp303 Mi
Anggaran Gaji Honorer : Rp400 M
Gaji Honorer : Antara Rp1,5 Juta-Rp3 Juta per bulan

Opsi Gaji Honorer:

  1. Mendapat gaji rata Rp3 juta
  2. Pemberian gaji Berdasarkan beban kerja dan ditambah honor per kegiatan (Gaji tetap di bawah Rp3 juta)
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...