Guru Honorer Diakui saat Mengajar, tetapi Bicara Kesejahteraan Mereka Diabaikan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendesak Mendikbud Nadiem Makarim memastikan status guru honorer.

Selama ini, guru-guru honorer yang mengisi ruang kelas statusnya tidak jelas. Mereka diakui hanya saat mengajar tetapi giliran bicara kesejahteraan atau gaji, pemerintah mengajukan beragam alasan.

Antara lain soal kapabilitas, juga berdalih harus berusia maksimal 35 tahun untuk bisa diangkat menjadi PNS. Sementara, alasan soal usia ini tidak berlaku bagi PTT Bidan Desa yang ternyata bisa diangkat menjadi PNS meski usia di atas 35 tahun.

Juga ada alasan bahwa guru honorer yang mengangkat daerah, sehingga pusat merasa bisa lepas tangan. Padahal faktanya, pemda merekrut guru honorer karena memang tenaganya dibutuhkan. Terlebih saat sekian tahun ada moratorium penerimaan CPNS. Jumlah guru PNS terus berkurang karena setiap tahun ada yang pensiun.

“Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan semua ini agar tidak ada lagi guru-guru berstatus liar dan tidak jelas yang mengisi ruang-ruang kelas kita. Ironisnya ketika berbicara data mereka dimasukkan datanya tetapi jika berbicara status dan kesejahteraan mereka diabaikan,” kata Ramli kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Kamis, (14/11).

IGI juga mendesak Nadiem Makarim membuat regulasi yang jelas tentang keberadaan guru di ruang ruang kelas. Sejak awal menurut Ramli, IGI sudah mengusulkan agar sistem honorer di seluruh Indonesia dihapuskan.

Apalagi dengan pendapatan guru honorer yang sangat minim jauh di bawah penghasilan driver GoJek tetapi merekalah yang menjadi tumpuan harapan masa depan anak-anak bangsa. Jika perlu pemerintah membuat regulasi yang melarang siapapun mengisi ruang kelas jika status mereka bukan PNS.

“Pemerintah harus jelas dan tegas. Jangan kambing hitamkan guru honorer untuk rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kalau mau, kasih regulasi hanya PNS yang bisa mengisi ruang kelas. Bukan kayak sekarang lebih banyak guru honorernya dibanding PNS,” kritiknya.

Dia juga menantang pemerintah untuk mengeluarkan regulasi ruang-ruang kelas tidak boleh diisi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan juga bukan guru tetap yayasan. Kepastian ini harus diberikan mengingat pendidikan di Indonesia menjadi karut-marut karena regulasi yang tidak jelas.

“Saya hanya bisa bilang, kasihan nasib guru guru honorer kita. Kasihan. Ini bukan cuma untuk sekarang tetapi selamanya karena pemerintah pasti tidak akan mengakomodir guru honorer tua,” tandas Ramli Rahim. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...