Legislator ini Usulkan Pemerintah Bubarkan Balai Pompengan Jeneberang

0 Komentar

Eevated Road (jalan layang) poros Maros-Camba, saat diabadikan Jumat malam (23/3/2018). FOTO: IDHAM AMA/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –– Anggota Komisi V DPR RI, Andi Irwan Darmawan Aras kecewa dengan minimnya anggaran yang masuk ke Sulsel. Bahkan dia meminta agar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dibubarkan.

“Sama sekali tak ada pekerjaan. Lebih naik bubarkan saja Balai Jalan dan Balai Sungai. Tak ada proyek jalan nasional untuk Sulsel,” ungkap legislator Sulsel asal Partai Gerindra tersebut.

Komentar pedas Irwan ini dipicu karena Jatah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp120 triliun pada APBN 2020 mendatang. Hanya saja, anggaan besar itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat Sulsel.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR hanya mendapat jatah anggaran Rp801 miliar.

Kepala BBPJN XIII, Miftachul Munir menjelaskan, alokasi anggaran yang dipangkas memang besar. Alasannya, dominan jalan nasional di Sulsel sudah masuk dalam kategori mantap, tinggal butuh pemeliharaan.

Di sisi lain tak ada lagi proyek besar, yang mesti harus dibiayai. Beberapa proyek, seperti middle ring road, pelebaran jalan Parepare-Pinrang-batas Sulbar, sudah selesai. Sementata proyek seperti By pass Mamminasata, sudah dipastikan tak lagi berlanjut.

“Kondisinya sudah 92 persen sudah pemantapan dari total 1.700 kilometer jalan nasional di Sulsel. Tak ada lagi pembiayaan proyek besar, kecuali untuk By Pass yang anggarannya harus kembali Rp70 miliar,” bebernya kepada FAJAR, Rabu, 13 November.

Bagaimana dengan nasib lanjutan elevated road ? Pihaknya mengaku megaproyek jalan Maros-Bone tersebut, sudah siap dari sisi desain dan dampak lingkungan. Hanya saja, semua kembali lagi soal anggaran dari pusat.

Munir mengaku, hanya menunggu petunjuk. Jika anggarannya ada, balai siap melanjutkan konstruksinya. “Proyek itu kan soal kesiapan duit, kami ngikut aja. Kalau ada anggaran kami kerjakan,” jelasnya.

Soal tanggapan dari legislator Senayan yang meminta membubarkan BBPJN, Munir tak mau menanggapi terlalu banyak. Balai jalan tetap akan terus ada, meski tak ada proyek besar. Pasalnya merekalah yang bertugas untuk pemeliharaan jalan.

Miftachul Munir juga mengakui pembebasan lahan memang menjadi persoalan proyek di Sulsel. Beberapa proyek sempat mandek, seperti Bypass Mamminasata yang saat ini tak berlanjut lantaran proses pembebasan lahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berjanjinakan mengevaluasi alokasi anggaran yang diberikan di daerah. Meski begitu, anggaran ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

REPORTER: A SYAEFUL-ARDIANSYAH
EDITOR: AMRULLAH B GANI-RIDWAN MARZUKI

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...