Nurdin Abdullah Gusar, Ini Peringatan untuk Tiga OPD

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tingginya nilai sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa 2019 membuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah gusar. Dia memberi peringatan kepada tiga OPD dengan serapan anggaran buruk.

Nurdin mengatakan sejumlah proyek prioritasnya tak berjalan. Terutama di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2). Imbasnya, ada rencana redesain program karena tak mampu menuntaskan proyek prioritas.

“Coba bayangkan, tidak ada satupun rest area terealisasi. Bahkan proyek seperti jalur pedestrian juga tak ada yang jadi,” ungkapnya, Kamis, 14 November.

Nurdin mengaku gusar, karena proyek tak jalan. Serapan APBD rendah. Silpa 2019 bahkan mencapai Rp300 miliar lebih. Kondisi realisasi serapan anggaran yang rendah ini juga menjadi poin hak angket DPRD Sulsel, beberapa waktu lalu. Dia menyebut tidak ingin lagi terpeleset hak angket.

“Itu kan (angket) salah satunya, karena serapan anggaran yang rendah. Itu tidak boleh lagi terjadi. Masa OPD lebih senang kalau Silpa besar. Itu biadab namanya. Ujung-ujungnya gubernur yang dinilai gagal,” terangnya.

Dia pun mengisyaratkan akan mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kinerja buruk. Nurdin juga mencatat serapan Dinas Kelautan dan Perikanan yang rendah.

Di Dinas Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) banyak tidak terserap. Apalagi sudah diberi waktu setahun, tetapi tidak ada kelihatan kerjanya.

“Kita masih kasih peluang, tetapi kan saya juga mesti tegas. Saya ingin satu periode saya ini nanti dikenang. Kita ganti saja yang punya kinerja buruk,” bebernya.

Sementara untuk pejabat yang dinasnya akan dilebur, diminta untuk mengikuti open bidding atau lelang jabatan. Kata Nurdin, ada 12 jabatan kepala dinas yang akan dilelang nanti. “Silakan ikut lelang. Nanti dibuka kok,” tuturnya.

Kepala Dinas PKP2 Sulsel, Andi Bakti Haruni menuturkan proyek rest area memang terhambat lahan. Namun pihaknya masih mengusulkan untuk pengerjaan rest area tahun depan. Tetapi anggarannya menurun. Hanya Rp28 miliar.

“Itu untuk fisik 2 unit. Lokasinya masih sama, Jeneponto dan Barru. Apapun kebijakan gubernur selaku pimpinan kita ikuti. Apalagi ada soal rencana redesain program oleh gubernur,” tukasnya. (fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...