Daerah Berteriak Minta BBM Tambahan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kelangkaan BBM, terutama solar, meluas. Daerah meminta ada tambahan suplai untuk Sulsel.

ANTREAN panjang dan lama terjadi di sejumlah SPBU di Sulsel. Dalam konteks perputaran ekonomi, kondisi itu mengganggu. Tidak efisien dan menghabiskan banyak waktu yang pada akhirnya membawa kerugian.

Langkanya solar juga dikeluhkan beberapa kepala daerah se-Sulsel. Seperti di Bulukumba, Bantaeng, Parepare, Barru, Toraja, hingga Luwu. Hal ini mereka sampaikan dalam acara High Level Meeting TPID Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 15 November.

“Di Barru, kami ada empat SPBU. Setiap hari antrean hingga empat kilometer. Ini perlu segera diselesaikan, tidak bisa terus seperti ini, karena sangat merugikan,” keluh Bupati Barru, Suardi Saleh di depan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Begitupun dengan Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara. Menurutnya, sudah dua bulan solar langka di Toraja. Akibatnya, kegiatan ekonomi warganya terganggu.

“Semua antre dua sampai tiga hari di SPBU. Ini sudah meresahkan, bahkan sepanjang perjalanan saya ke sini (Makassar) antrean di SPBU itu panjang sekali,” katanya.

Percepat Solar

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku telah meminta agar ada tambahan kuota solar dengan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) di Sulsel. Hal ini untuk mengatasi antrean panjang yang masih terus terjadi.

“Kami sudah kirim surat ke BPH Migas ((Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas) untuk minta tambahan kuota,” kata Nurdin.

Soal jumlah kuota yang diminta, Nurdin menjelaskan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Yang terpenting saat ini, tidak terjadi lagi antrean panjang yang justru berdampak negatif untuk perekonomian Sulsel. “Saya sudah minta ini harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Kendati demikian, matan Bupati Bantaeng dua periode itu tetap mengimbau agar pengawasan pendistribusian bisa juga ditingkatkan sehingga peruntukannya bisa tepat sasaran.

“Biar ditambah, kalau tidak dikendalikan dengan baik, bisa jadi sebelum akhir Desember ikut habis. Makanya, perlu juga adanya upaya pengendalian,” imbuhnya.

Diketahui, kuota BBM jenis solar untuk Sulsel pada 2019 sebanyak 411.436 KL. Sementara, realisasi hingga Oktober lalu mencapai 396.906 KL atau 96,46 persen.

Sementara jika dihitung kuota hingga Oktober 2019 yakni 342.675 KL maka Sulsel sudah kelebihan kuota 15,83 persen.

Berbeda dengan Premium, konsumsinya di bulan Oktober kemarin justru turun. Jika pada September lalu over kuota hingga 17,02 persen, kini di Oktober tertekan hanya over 4,49 persen saja.

Meski pun secara umum konsumsinya sudah mencapai 87,02 persen dari kuota 2019 sebesar 759.372 KL. Sisanya perlu dilakukan penyesuaian agar mencukupi hingga dua bulan sebelum tutup tahun. “Ini khusus solar kita minta cepat,” pinta Nurdin.

Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Adnas menegaskan kepolisian akan menindak oknum-oknum yang bermain dalam penyalahgunaan distribusi solar ini. Namun, penyelidikan sementara berjalan.

“Kami sepenuhnya mendukung program gubernur, bupati/wali kota. Hal-hal yang meresahkan masyarakat demi keuntungan sendiri akan kami tindak tegas,” katanya.

Tunggu Putusan

Unit Manager Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Hatim Ilwan mengaku, pihaknya sudah mengetahui Pemrov Sulsel meminta tambahan kuota solar kepada pemerintah pusat, dalam hal ini BPH Migas.

“Berapa angkanya itu sesuai surat yang diajukan pemerintah setempat lalu selanjutnya berapa yang di setujui BPH Migas,” kata Hatim.

Soal tambahan tersebut, hingga kemarin malam, pihaknya juga masih menunggu penyampaian resmi dari BPH Migas. Pihaknya memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap tambahan kuota ini.

“Tetapi itu setelah BPH Migas membuat surat resmi ke kami, berapa nominal untuk penyesuaian kuota tersebut,” jelasnya.

“Jadi misalnya kalau perharinya kami suplay 8 (KL) per hari. Ternyata kuotanya lebih, tinggal kami jalankan saja,” tambahnya.

Selain itu, Hatim juga meminta agar pihak terkait mampu membantu dalam pengawasan. Agar penyaluran BBM subsidi ini tepat untuk peruntukannya.

“Tentu kita akan bergandengan untuk mengawasi, karena ketika kuota itu ditambah tentu kita berharap, jangan sampai kuota sudah ditambah tapi pada praktiknya masih ada kebocoran, nah itu yang kita harus hindari,” paparnya.

Sanksi Pelanggaran

Bagi SPBU yang melanggar, Hatim menegaskan sudah menyiapkan sanksi. Mulai dari tak diberikan lagi suplai BBM bersubsidi, hingga skorsing penghentian suplai. Itu jika SPBU terbukti melanggar.

“Pasti kalau sanksi. Apalagi ini menghadapi Natal dan tahun baru. Di mana konsumsi biasanya meningkat. Di dalam surat penambahan kuota itu juga ada dasar yang disampaikan termasuk memprediksi kebutuhan hingga tahun baru 2020,” kuncinya.

Suplai Lebih

Suplai BBM jenis solar yang dipasok PT Pertamina MOR VII telah melebihi kuota. Terbaru, hingga bulan Oktober lalu, Pertamina menambah penyaluran harian solar di Sulsel dari 1.292 KL pada September menjadi 1.306 KL di Oktober.

Begitupun premium dari 2.167 KL/hari pada September menjadi 2.174 KL di Oktober. Kendati suplai harian bertambah, kelebihan kuota premium justru tertekan hingga Oktober ini. Jika pada September lalu over-kuota hingga 17,02 persen, kini di Oktober tertekan hingga over 4,49 persen saja.

Berbeda dengan solar. Kelebihan kuotanya terus meningkat dari September 14,6 persen menjadi 15,83 persen di Oktober. Hatim Ilwan mengatakan, dalam konteks penyaluran memang sudah over-kuota. Padahal tahun ini menyisakan dua bulan lagi.

Soal mengatasi kelangkaan di masyarakat, Hatim menjelaskan, Pertamina memang harus melakukan penyesuaian. Peruntukannya harus tepat sasaran.

“Pertamina memastikan akan tetap terus menyalurkan suluruh produk termasuk di kategori subsidi. Modelnya kita sesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Hatim.

Sementara itu, soal BBM nonsubsidi, Hatim menegaskan stoknya terjamin. Tercukupi, berapa pun yang dibutuhkan masyarakat. “Misalnya Pertalite itu tidak ada masalah. Kemarin sempat ada itu tapi kami pastikan tidak semua titik (SPBU) hanya kondisinya saat itu kami prioritaskan distribusi solar,” jelasnya.

Di Makassar, konsumsi BBM subsidi memang masih tinggi. Untuk jenis premium di kisaran 65 persen sementara pertalite 30 persen, lalu disusul pertamax. Sedangkan jenis solar, konsumsinya hingga 90 persen, hanya sebagian kecil dexlite dan pertamina dex.

“Jadi ini menunjukkan bahwa memang saat ini produk yang berkualitas memang masih rendah penggunaannya di wilayah Kota Makassar,” nilainya.
(*)

reporter: Abadi Tamrin-Muhlis Majid
editor: Amrullah B Gani-Ridwan Marzuki

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...