KPK Usut 142 Kasus Korupsi, Sebelum UU Baru Berlaku

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: FIN

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menangani sekitar 142 kasus korupsi di tingkat penyidikan sepanjang 2019, hingga sebelum UU nomor 19 tahun 2019 berlaku pada 17 Oktober lalu.

Kasus terakhir yang ditetapkan tersangka yakni terkait proyek dan jabatan yang menjerat mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, serta sejumlah pihak lain yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Terakhir sprindik yang kami lakukan sebelum 17 Oktober itu kasus OTT Medan. Jadi sekitar ada 142 penyidikan yang dilakukan sebelum 17 Oktober (berlakunya UU baru),” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).

Kendati demikian, sejak UU Nomor 19/2019 berlaku atau selama sebulan terakhir ini, KPK belum menangkap maupun menetapkan tersangka baru. Pada hari ini, KPK memang mengumumkan penetapan tersangka terhadap GM Hyundai Enginering Construction (HDEC), Herry Jung dan Direktur Utama PT King Property, Sutikno atas kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Namun, sprindik terhadap keduanya diterbitkan KPK pada 14 Oktober 2019. Febri menegaskan, KPK bakal terus bekerja menindak dan mencegah korupsi. Sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak akan menunda penanganan sebuah kasus korupsi. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab KPK terhadap masyarakat yang sangat berharap Indonesia terbebas dari korupsi.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...