Sengketa Stadion Mattoangin, YOSS Gugat Perdata Pemprov Sulsel

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sengketa pengelolaan Stadion Mattoanging antara Pemprov Sulsel dengan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) terus bergulir. Setelah melakukan gugatan di PTUN, YOSS akan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Makassar.

Kuasa hukum YOSS, Hasan mengatakan, gugatan di PTUN sudah memasuki sidang kedua, pada Rabu 20 November. Agendanya masih pemeriksaan berkas gugatan dan tanggapan Pemprov Sulsel dasar pencabutan SK KONI.

“Untuk PTUN masih menunggu bukti dari pemprov. Untuk gugatan perdatanya, insya Allah dalam waktu dekat kami masukkan di PN Makassar,” kata Hasan Minggu, 17 November.

Hasan mengatakan, rencana gugatan keperdataan terkait Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang dipegang Pemprov Sulsel, diduga cacat hukum.

Undang-undang No 5 tahan 1960 sangat jelas mengatur syarat permohonan untuk dapat diberikan hak pakai atas tanah. Permonan hak pakai diajukan secara tertulis yang memuat keterangan mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik.

Yakni surat pernyataan penguasaan fisik oleh pemohon yang disaksikan oleh dua orang di atas kertas bermeterai yang isinya menyatakan tanah yang dimohonkan dikuasai secara fisik dan tidak dalam keadaan sengketa.

“SHP Pemprov tahun 1987 sedangkan almarhum Andi Mattalatta pada tahun 1986 sudah terbit surat ukurnya. Jika seseorang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN setelah semua persyaratan terpenuhi maka pihak BPN melakukan pengukuran pada objek yang dimaksud. Dengan selesainya pengukuran maka yang terbit dahulu adalah surat ukur kemudian menyusul sertifikatnya,” ungkapnya.

Hasan menambahkan kalaupun Pemprov Sulsel memiliki surat ukur maka secara hukum itu tidak sah. Pasalnya tidak memenuhi syarat pernah menguasai objek.

Bila tim pengukuran dari BPN turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran, ternyata ditemukan di atas lokasi tersebut ada bangunan maka tim pengukur mempertanyakan pemilik bangunan.

Apabila bangunan tersebut bukan milik pemohon maka tim pengukur dari BPN tidak jadi mengukur.

“Secara logika, kalau seandainya itu milik pemprov pasti sejak dari dulu sudah diambil. Kan pemegang sertifikat dan atau paling tidak mengajukan gugatan kepemilikan di PN Makassar. Nanti kita lihat fakta di persidangan,” tambahnya.

Kabag Bantuan Hukum Pemprov Sulsel, Marwan Mansyur mengatakan, gugatan YOSS di PTUN saja diminta diperbaiki. Hal tersebut sebagai sinyal gugatan tersebut tidak diterima. Pasalnya Pemprov Sulsel memiliki SHP untuk Stadion Mattoangin.

“Banyak yang keliru mengenai SHP termasuk pihak YOSS. SHP itu ada dua jenis, untuk perorangan, memiliki batas waktu, biasanya 20 tahun, sedangkan SHP pemerintah, tidak memiliki batas waktu,” ungkapnya.

Mansur menambahkan pemprov juga tidak merisaukan gugatan YOSS. Semua kelengkapan berkas pendukung atau alas hak dimiliki oleh Pemprov Sulsel.

“Stadion Mattoangin hanya pintu masuk pemprov untuk mengambil alih delapan aset lainnya yang dikuasakan KONI ke YOSS dahulu. Tapi sekarang sudah ditarik semua sesuai penarikan SK penguasan KONI ke YOSS,” ungkapnya. (edo/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...