Siap-siap! Honorer Pemprov Sulsel akan Dipangkas

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tenaga non-ASN alias honorer Pemprov Sulsel terdata sebanyak 25 ribu orang. Pembayaran gaji atau honornya mencapai Rp700 miliar per tahun.

Pemprov Sulsel mengisyaratkan akan memangkas tenaga non-ASN yang tidak efektif. Banyaknya non-ASN alias honorer dinilai membebani APBD.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani kembali mengungkapkan rencana untuk mengevaluasi jumlah non-ASN di pemprov. Jumlahnya terlalu besar, mencapai 23.600 orang.

“Kita akan evaluasi. Bisa saja separuhnya dipangkas kalau tidak efektif. Tidak jelas kerjanya. ASN maupun non-ASN harus ditempatkan sesuai potensi dan kebutuhan OPD ke depan,” ungkapnya kepada FAJAR, Minggu, 17 November.

Hayat menambahkan, ada tim akan melakukan identifikasi dan verifikasi. Evaluasi tenaga non-ASN akan mengacu pada data akurat nanti. Terutama yang produktivitasnya rendah atau minim, tentu akan dirasionalisasi.

“Kalau honorer terlalu banyak, kecenderungannya ASN akan nyantai. Hampir semua (kerja) diserahkan kesitu (tenaga kontrak). Jadi kita mau lihat kembali secara akurat. Kita lakukan identifikasi terbatas,” tukas Hayat.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sumarlin mengatakan, proses verifikasi dan validasi pegawai kontrak atau tenaga honorer masih berproses. Identifikasi data tenaga non-ASN dilakukan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita masih sementara verifikasi, pendataan dulu, baru kita evaluasi. Nanti ketahuan akan terbaca apakah memang dibutuhkan atau tidak, berdasarkan analisis beban kerjanya. Rencana evaluasi juga menunggu pergub perubahan OPD,” bebernya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyoroti anggaran yang terlalu besar yang dihabiskan untuk belanja tenaga kontrak. Jumlah dan nilai belanjanya hampir setara pegawai ASN. Dia coba evaluasi.

“Bayangin Rp700 miliar, uang kita bayarkan untuk honorer yang hampir 25 ribu orang,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, Pemprov Sulsel sementara melakukan pendataan atas besarnya jumlah tenaga honorer tersebut. Kemudian akan dikaji terkait angka idealnya dari hasil rasionalisasi ke depan.

“Jadi kita akan cek apa benar. Nanti kalau kita lihat angka idealnya, baru kita kaji lagi kemana ASN-nya. Kenapa terlalu banyak ini. Jangan-jangan yang kerja hanya honorer,” tukasnya. (fik/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...