Legislator Usul TPP ASN Makassar Ditunda, Ini Alasannya

0 Komentar

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Banggar DPRD Kota Makassar meminta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN ditunda. Sebaiknya dialokasikan ke pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Mario David menilai, persoalan BPJS Kesehatan lebih penting dibanding TPP. Apalagi, saat ini ada 100.683 pengguna BPJS Kesehatan mandiri yang tidak mampu membayar iuran.

“Ini uang rakyat, bukan uang ASN. Ketika tidak bayar, dia tidak bisa pakai ke rumah sakit. Nah, uang ini sebaiknya ke sini (BPJS),” tegas Mario, Senin, 18 November dalam rapat KUA dan PPAS APBD 2020 yang dilaksanakan di DPRD Makassar.

Menurutnya, pemberian TPP bagi ASN tidak diwajibkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga hanya memberikan rekomendasi terkait penerapan TPP tersebut. Tak ada masalah ketika tidak diterapkan.

“Mungkin BPK menyarankan seperti itu karena banyak kebocoran. Tapi kalau mengorbankan yang lainnya kan repot,” ucap anggota Komisi B DPRD Makassar itu.

Akan tetapi, kata dia, data warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS mesti diklarifikasi. Dinas Sosial Kota Makassar mesti melakukan verifikasi jumlah sesungguhnya.

“Kalau misal ada 20 ribu ya sudah 20 ribu masukkan. Tambahkan ke 175 ribu orang ini menjadi 195 ribu orang yang kita tanggung iurannya supaya kartunya bisa dipakai ke rumah sakit,” ujarnya.

Berdasarkan draft yang diajukan oleh TAPD, pendapatan daerah Kota Makassar ditarget menurun sebesar Rp61 miliar atau 1,49 persen. Target pendapatan Kota Makassar sebesar Rp4,038 triliun, sementara target anggaran di tahun 2019 sebesar Rp4,099 triliun.

Saat TAPD menarget pendapatan daerah menurun, tim penyusun anggaran justru lebih fokus untuk meningkatkan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang dikhususkan untuk pegawai mengalami peningkatan sebesar 35,66 persen atau sebesar Rp436 miliar. Total belanja tidak langsung di APBD Pokok 2020 menjadi Rp1,6 triliun dari Rp1,2 triliun di tahun 2019.

Sekretaris Kota Makassar, Muh Ansar menyampaikan kenaikan belanja tidak langsung bukan hanya karena adanya penerapan TPP. Akan tetapi ada komponen lain untuk Pilkada.

“Belanja tidak langsung itu yang besar untuk pilkada. Jadi bukan karena TPP itu,” paparnya.

Pihaknya menyatakan sorotan dan masukan Banggar DPRD Kota Makassar untuk memprioritaskan ke iuran pembayaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin akan menjadi pertimbangan.

“Akan kita lihat dulu apakah usulan untuk memasukkan iuran BPJS Kesehatan di KUA dan PPAS itu bisa dilakukan. Jangan sampai pemkot yang melanggar,” tegasnya. (abd/ism/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...